Pernyataan Sikap FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta

Pernyataan Sikap

Sebelas tahun sudah reformasi telah berjalan, ternyata tidak pernah menghasilkan apa-apa. Reformasi yang diharapkan dapat menghancurkan karater Orde Baru yang otoritarianisme ternyata malah melahirkan eili-elit politik yang menjual kekayaan bangsa ini. Sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2009, naiknya rezim Abdurahman sampai dengan naiknya rezim SBY-JK, nasib rakyat Indonesia ini tidak kunjung lebih baik, bahkan semakin menjeremuskan nasib rakyat pada jurang kemiskinan. Pada saat ini saja bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar semakin terkungkung dalam cengkraman kapitalisme internasional (baca: neoliberalisme). Proses liberalisasi sudah semakin nyata terlihat dan dihadapi langsung oleh masyarakat Indonesia. Proses liberalisasi ini tidak lepas dari bobroknya rezim yang pernah dan masih berkuasa di negeri ini. Alih-alih melindungi rakyat dan semakin memajukan ekonomi negara, kebijakan yang dihadirkan dari tiap rezim malah semakin membuat rakyat negeri ini masuk pada jurang-jurang kemiskinan.
Data yang hari ini saja tercatat bahwa pada masa akhir rezim SBY-JK rasio utang Indonesia telah mencapai Rp1.636 triliun (berdasarkan data Departemen Keuangan). Hal ini diperparah dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh elit-elit negeri ini pada Konferensi Tingkat Tinggi ADB di Nusa Dua Bali pada bulan Mei yang lalu. Kesepakatan ADB yang diambil di Bali mengandung banyak risiko luar biasa karena seluruh pembicaraan intinya stimulus, yang itu artinya peningkatan pinjaman utang adalah program stimulus yang sangat baik dan kembali mereka meyakinkan, satu-satunya cara menggerakkan ekonomi adalah dengan menyuntikan modal segar. Dan sekali lagi ini menunjukan bahwa para teknokrat Indonesia yang hadir di pertemuan tersebut kembali masuk pada jebakan para pemilik modal dengan menjadikan diri mereka bagian dari cara pandang lembaga multilateral seperti ADB atau pun Bank dunia dan IMF. Intinya bahwa cekraman kapitalisme internasional semakin kecang ditengah semua bangsa dan Negara mencoba lolos dari krisis global saat ini.
Hal ini disebabkan bahwa sedari awal, kepentingan dan kebutuhan nasional tidak pernah dijadikan acuan bagi rezim yang pernah berkuasa dan sedang berkuasa saat ini. Banyaknya laporan peningkatan perekonomian Indonesia yang dikeluarkan rezim SBY-JK terlihat seperti upaya menidurkan semangat negeri untuk bangkit dan berjuang membela haknya. Peningkatan laporan statistik tersebut jelas tidak terlihat di lapangan dimana jumlah pengangguran yang masih sangat banyak, memburuknya kondisi pertanian dan perkebunan, kebijakan ekspor dan impor yang tidak berpihak pada kepentingan petani, rendahnya upah buruh, banyaknya aset nasional yang tergadai, minimnya perhatian pada unit usaha kecil dan menengah, maraknya penggusuran, aspek pendidikan dan kesehatan yang tidak diperhatikan, dan masih banyak lagi sikap pemerintah yang tidak memberikan sikap populis pada rakyatnya sendiri. Pemerintah semakin menggambarkan posisinya sebagai institusi penjaga keberlangsungan modal dan semakin menjauhkan dirinya dari rakyat.
Belum lagi, pesta demokrasi pada Pemilu Legislatif yang lalu jelas-jelas memperlihatkan bobroknya sistem demokrasi di Negara ini. Demokrasi yang dijalankan saat ini terbukti hanya digunakan untuk mengakomodasi kepentingan elit semata karena demokrasi yang berjalan sesungguhnya adalah demokrasi prosedural yang tidak berpijak kepada kepentingan rakyat banyak dan lebih ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi segelintir orang (baca: oligarkisme negara). Persekongkolan negara dengan modal (koorporatisme negara) hanya akan memperpanjang cerita penindasan—penghisapan di Negeri ini.
Tragisnya, tanpa ada rasa malu, justru semua kandidat Capres dan Cawapres yang bermain pada Pilpers 2009 ini, masih berani mengatakan bahwa mereka anti terhadap neoliberalisme. Perdebatan antara Kerakyataan dan Neolib merupakan perdebatan kosong yang dihadirkan demi merebut simpati massa. Hal ini terjadi mengingat bahwa pada pemilu legislatif saja, banyaknya angka GOLPUT pada pemilu legislatif semakin membuat ketakutan para elit-elit negeri yang sedang berkompetisi pada pemilu 2009 ini.
Kita hanya ingin menegaskan dan mengingatkan kepada rakyat Indonesia bahwa Capres dan Cawapres yang hari ini berkompetisi di pemilu presiden merupakan Capres dan Cawapres yang mempunyai dosa sejarah pada bangsa ini, dari pelanggaran HAM, kejadian pada penculikan para aktifis tahun 98, penjual asset-asset Negara, pembuat UU yang sangat anti rakyat, dan lain-lain, semua dosa telah mereka torehkan pada sejarah bangsa ini. Di tengah situasi yang sangat anti rakyat dan ahistoris seperti ini, diperparah dengan kaum pergerakan justru tertidur. Bahkan tidak sedikit dari kaum pergerakan yang justru masuk dalam politik kekuasaan yang tidak berpijak pada kepentingan rakyat dan cita-cita pembebasan akan tetapi memakainya sebagai alat untuk masuk dalam jajaran kekuasaan. Hal ini jelas merupakan preseden buruk bagi perjuangan demokrasi rakyat.
Maka dari itu kita dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Yogyakarta kembali menegaskan dan juga kembali memperkuat posisi gerakan sebagai Gerakan Eksraparlementer sebagai bagian dari kritik sosial dan sebagai langkah kita dalam melakukan perjuangan demi menyelesaikan sekian banyak masalah kerakyataan yang hari ini dihadapi oleh rakyat Indonesia dan ini sekaligus mempertgas oposisi kerakyataan pada siapapun rezim yang nanti terpilih.

Dengan itu kita dari FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta menuntut :

1. Golput pada pemilu presiden 2009
2. Tolak Utang Baru Hapus Utang Lama
3. Cabut Undang-Undang Anti Rakyat
4. Pendidikan Murah, Naikan Upah Buruh dan Lapangan Kerja Untuk Rakyat
5. Nasionalisasi Aset Asing dan Laksanakan Agenda Reforma Agraria yang sejati.
6. Turunkan Harga Sembako.
7. Selesaikan semua kasus pelanggaran HAM berat pada kerusuhan Mei 98 dan Seret semua jendral pelanggar HAM.

Dan kami dari FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta juga menyeruhkan kepada seluruh gerakan ekstraparlementer, baik pemuda, petani, buruh, mahasiswa, dan kaum miskin kota untuk GOLPUT pada pilpres 2009 serta merapatkan barisan demi terciptanya pembebasan Nasional, Demokrasi dan Kerakyataan.

Mendidik Rakyat Dengan Pergerakan, Mendidik Penguasa Dengan Perlawanan.

Yogyakarta, 22 Juni 2009
Hormat kami

Golput Pemilu 2009, Politik Kemandirian Rakyat!!!

“Meski dituliskan, ini bukan pidato politik. Hanya mereka kaum hero, para juru kampanye partai politik, penguasa, politikus, mereka-mereka yang merasa powerfull serta punya legitimasi entah sebagai rezim atau sebagai "oposisi" yang punya kesenangan untuk melontarkan pidato-pidato politik. Ini adalah sebuah kegelisahan anak muda, kaum muda yang menjadi potret pergerakan sepanjang proses sejarah bangsa negara Indonesia.”

Di tengah bangsa yang masih mengalami kebodohan, kelaparan, kemiskinan—sekali lagi kita akan melakukan prosedur demokrasi dalam menentukan pimpinan tertinggi penyelenggara negara republik ini. Dimana negara sampai hari ini masih menjadi representasi dari kelas dominan, kelas penguasa. Negara menjadi pendukung utama kekuatan modal. Tidak ada bedanya, rezim saat ini dengan rezim yang ditumbangkan sebelas tahun lalu. Negara berkolaborasi dengan kapitalisme, kemudian menjelma sebagai kekuatan maha dahsyat yang menggerus dan mengkoloni seluruh sektor kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya, bahkan ruang pribadi kita.

Pemilihan umum, 64 tahun usia Indonesia semenjak teks proklamasi dibacakan, 11 tahun keluar dari rezim otoriter orde baru—namun sejatinya, rakyat Indonesia masih berada dalam kungkungan kolonialisme. Sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2009, periode Gus Dur hingga SBY-JK, belum ada perubahan nyata kearah perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia. Berangkat dari pengalaman pemilu legislatif bulan April lalu. Kita menyaksikan proses pelaksanaan yang begitu carut-marut dan memakan biaya yang tidak sedikit. Dan kita, rakyat Indonesia hanya dimintai pemakluman.

Diakui atau tidak diakui, saat ini kita mengalami demoralisasi gerakan. Uang, janji-janji, mitos kepalsuan dan media penetrasi lainnya dari kekuatan elite anti perubahan menyebabkan defragmentasi pergerakan rakyat yang kian sektarian. Pun di tubuh organisasi kita. Secara internal, kita ditinggalkan tiak sedikit kawan yang keluar dari tradisi pergerakan yang kita bangun dan kita jaga.

Front Perjuangan Pemuda Indonesia, organisasi gerakan pemuda yang sampai hari ini masih memberanikan dirinya mewarnai proses gerak sejarah bangsa, secara sadar mengakui bahwa sebagai sebuah tahapan demokrasi pemilihan umum harus dilaksanakan. Namun belenggu ilusi demokrasi, oligarki politik yang hari ini menjadi sebuah momok yang masih menjadi musuh dari perjuangan demokrasi rakyat, tidak mampu menjamin keberlangsungan daulat rakyat atas tanah, air dan udara di negerinya sendiri.

Perjuangan kita adalah perjuangan melawan lupa. Dan kita tidak boleh melupakan sejarah kita yang melulu diwarnai aneka tindak penindasan. Dari tiga pasangan yang berkompetisi, semua memiliki peran dalam dosa sejarah yang ditorehkan terhadap bangsa ini. Pelanggaran HAM, penculikan dan pembunuhan para aktifis tahun 98, menjual aset-aset negara, dan sekian kebijakan politik anti rakyat yang dituangkan dalam undang-undang maupun peraturan negara.

Ini adalah zaman, zaman permulaan. Awal bagi rakyat Indonesia menemukan kembali sejarah dan kemanusiaannya dengan kesadaran dan dengan pengetahuan. Dan kita para pemuda--satu-satunya—tenaga inti yang tersedia ditengah-tengah keadaan sosiologis yang ditentukan pemimpin-pemimpin hipokrit dan kelompok-kelompok politik oportunis, serta situasi filosofis yang subur dengan ideologi ketidak sadaran, budaya dan pengetahuan pembodohan

Kita meyakini, bahwa pemuda adalah satu-satunya tenaga inti revolusi yang tersisa, pemutar turbin sejarah yang kelak mengusir kabut gelap penindasan-pembodohan. Pemuda adalah pikiran-bertindak. Perjuangan parlementarian, dalam situasi parlemen yang banci, tidak memungkinkan terwujudnya kemenangan perjuangan kerakyatan. Dan jalan ekstraparlementer yang menjadi sikap organisasi, menjaga jarak dengan kekuasaan merupakan pilihan yang paling rasionil dalam situasi politik yang sangat liberal. Pesimistis, bukanlah tradisi anak-anak muda. Sejarah golput adalah sejarah pembiaran, sejarah tutup mata dari para politikus. Namun, pada pemilu 2009, Front Perjuangan Pemuda Indonesia kembali menyerukan golput sebagai ekspresi dari sekian problem kerakyatan yang belum juga dituntaskan. Dan ini juga menjadi penegasan sikap bahwa kita mencermati dan bersikap secara gerakan politik atas wewenang dan kekuasaan. Golput kita, merupakan rangkaian dari kritik sosial dari sekian problem kerakyatan yang masih menggerogoti.

Torehan Warna Merah Jambu

Penulis : Rifatul Farida
================


Untuk
yang kesekian kalinya, tawaran itu datang lagi. Kali ini, dari seorang teman baik yang ingin sekali melihat dia menggenapkan separuh agamanya. Memulai mengarungi lautan biru di kedalaman samudera keluarga sakinah. Dan sekeping nurani yang selalu terabaikan itu, kini hadir kembali,
menyentuh rasa sensitivitas.

Ada kegundahan mengguyur deras di pekarangan jiwa, jawaban apa yang kiranya harus dilontarkan? Karena ini bukan sekedar menjawab 'ya' atau 'tidak'. Ada hal rumit yang sulit untuk dijabarkan dari pendaman rasa.

Cinta... Berawal dari titik ini yang menoreh warna merah jambu pada hati. Ketika cinta tak berbalas dan sang pujaan lebih memilih cinta lain dari pemilik hati yang lebih mempesona, getar cinta melukai hati, mengoyak jiwa yang masih rapuh. Saat itu juga, ada sekeping nurani memisah, membawa cinta pergi dari palung hati yang terusir paksa.

Dan ketika tiba masanya harus mencinta untuk hidup berbagi, sanggupkah torehkan merah jambu itu kembali di hati? Tanya tak berjawab, mengembara di kedalaman hati, karena barangkali hanya keikhlasan yang mampu ia hadirkan, bukan cinta. Sebab ia hanya memiliki satu cinta, dan itu sudah pernah ditunjukkan untuk orang lain.

Itulah sebabnya kenapa selalu 'tidak' jawaban yang keluar dari hati yang pilu. Karena ia tak yakin mampu hadirkan cinta untuk sang calon pendamping. Namun kali ini, sepertinya harus dipikir dalam, sampai kapan kata 'tidak' keluar dari bibir kelu? Harus ada kedewasaan sikap yang kan memutuskan. Hadirkan keikhlasan bahwa ini adalah ibadah untuk Allah SWT.

Tapi, bagaimana kalau sang calon meminta cinta yang mungkin tak pernah dia simpan untuknya? Ah, nurani berbisik, "Bukankah masih ada satu cinta agung yang selalu bersemayam di hati? Cinta hakiki yang kan mengajarkan apa itu mencintai?" Ia tersentak, kenapa tak pernah ia pikirkan ini. Ya, ia masih punya cinta hakiki yang bernama mahabbatullah. Cinta di atas segala cinta.

Dan kini, bismillah, satu jawaban telah siap dilontarkan dari hati yang mulai berbenah untuk menerima torehan warna merah jambu, sekeping nurani telah diterima kembali, membawa cinta yang pernah terusir dari palung hati, namun dalam bentuk berbeda. Cinta yang kukuh berdiri di
atas cinta.



-----------sumber: kotasantri.com

Jadikanlah Sabar dan Shalat Sebagai Penolongmu. Dan Sesungguhnya Yang Demikian itu Sungguh Berat, Kecuali Bagi Orang-Orang yang Khusyu [ Al Baqarah : 45 ]

Masyarakat Madani Islam di Eropa?

Artikel ini bisa diakses di http://nuansaislam.com/2009/06/06/masyarakat-madani-islam-di-eropa/

Masyarakat Madani Islam di Eropa?
Ketika populasi Muslim terus bertambah di Eropa, perhatian terhadap beberapa sektor dalam masyarakat semakin bertambah. Oriana Fallaci menyebut imigran Muslim di Barat itu “berkembang biak seperti tikus”. Dia dan Bat Ye’or mengistilahkan Eropa dengan ‘Eurabia’; segera akan menjadi koloni Islam. Daniel Pipes mengistilahkan kemungkinan Muslim menjadi mayoritas di benua itu dalam beberapa dekade mendatang sebagai Islam yang kuat, tegas, dan ambisius yang mengisi ruang yang tidak diacuhkan oleh angka kelahiran yang semakin menurun. Demographer Wolfgang Lutz lebih jauh membicarakan tentang ‘efek tempo’ sebagai penundaan kehamilan oleh banyak perempuan Eropa mengakibatkan generasi selanjutnya memiliki kekurangan ibu potensial, kemudian memperkuat penurunan usia relatif populasi daripada yang lain lebih muda dan lebih subur, khususnya Muslim. Mark Stern menyebut hal ini krsisi demokrafik ‘perang sipil Eurabia’.
Tetapi, bagi sebagian penduduk Eropa yang lebih rasional, persoalan utamanya bukanlah kehadiran orang-orang Muslim. Tidak bisa dihindari mereka menjadi bagian dari pemerintahan Eropa, sebagai reaksi terhadap resesi tahun 1972-74, yang memperkenalkan kebijakan reunifikasi keluarga. Ini artinya, keluarga-keluarga dekat dari para migrant-kebanyakan mereka berasal dari dunia Muslim-bisa memulai hidup sebagai penduduk Eropa dan tanpa bisa dielakkan mereka naik ke level baru interaksi dan pendudukan.
Proses ini mengakibatkan orang-orang Muslim menjadi resmi bagian dari Eropa dalam dua sampai tiga dekade sebagaimana kita saksikan munculnya pusat atau representasi ‘institusional’ Muslim. Ini lalu diikuti oleh pola-pola yang bervariasi apakah sebagai hasil dari pembebanan negara seperti pada Conseil Francais du Culte Musulman di Prancis, yang secara legal dikenal sebagai konfederasi di antara banyak kelompok-kelompok independen seperti Comision Islamica de Espana di Spanyol atau payung yang lebih longgar seperti federasi pada Islamic Council Norway (bdk. Veit Bader, 2006).
Karena perbincangan serius tidak berpusat pada kehadiran orang-orang Muslim maka kita tinggal fokus pada partisipasi Muslim, yang dianggap problematis oleh banyak kalangan. Ruang dalam negara di mana Muslim bisa bergerak telah ditentukan. Para pemikir politik melihat masyarakat terdiri dari tiga elemen; public, pribadi, dan sipil.
Ruang publik secara umum diisi oleh negara dan karena itu tidak termasuk skup pembicaraan kita. Ruang pribadi diciptakan oleh bisnis komersial dan dan hal-hal individual lain yang berhubungan dengan kehidupan personal. Ruang terakhir-dikenal sebagai civil society-menempati area antara publik dan pribadi di mana pribadi individu mengikuti kecenderungan publik atau kebaikan bersama. Ruang ini dikuasai oleh aktor-aktor non-negara dan LSM termasuk lembaga-lembaga amal, kelompok-kelompok penekan, lobi-lobi, dan agen-agen pembangunan.
Ketika orang-orang Muslim tahu mereka di Eropa bukan peziarah tetapi sebagai penduduk, sebuah keputusan harus dibuat jika mereka sebagai pengikut atau pemimpin. Kita jelas tidak bisa berada keduanya. Jika kita memimpin yang lain dengan setting harus melalui ruang ketiga, civil society. Kini tampaknya -ketika kontribusi komunitas telah dewasa-pada sektor ini kita bisa merasakan pertumbuhan partisipasi orang-orang Muslim di Eropa. Adil jika kita namai keterlibatan ini sebagai kedewasaan karena ini berkembang dari kesatuan berbagai komunitas dari bermacam-macam negara dan berbagai dialek sekaligus beragam latar belakang sejarah dalam satu upaya yang berdasar pada identitas bersama, identitas Islam. Sekarang para penduduk Muslim menemukan suara mereka sebagai Muslim.
Sebenarnya ini kontras dengan keadaan sebelumnya di mana migran Muslim harus mengorganisasi diri mereka sendiri secara lokal dalam sebuah basis etnis dalam isu yang satu atau yang spesifik. Di London Timur, sebagai contoh, hal yang sama terjadi pada orang-orang Bengali, Pakistan, Somalia, Gujarat, Iran, Tamil dan lain-lain di mana mereka mempunyai masjid, toko pelayanan makam, klub anak muda sendiri, serta hubungan dengan dewan daerah untuk pendanaan semua tanpa kemiripan kontak atau kerjasama antara mereka. Gambar yang sama telah direplikasi di seluruh Eropa.
Masyarakat telah terpotong-potong, terpisah sepanjang batas ras dan suku. Tentu saja, organisasi ini masih eksis, dijalankan oleh migran gelombang pertama yang masih memimpikan ‘dunia lama’, tetapi keadaan berubah baru ketika bentuk identifikasi diri muncul. Lebih banyak orang melihat diri mereka sebagai bagian dari umat Muslim dulu lalu bagian dari negara. Muslim yang lebih muda juga mengakui bahwa dalam rangka mempengaruhi skala nasional, mereka harus mengatur secara nasional (bdk. Schwerzel, 2004).
Semakin banyak organisasi yang jangkauannya lebih luas daripada komunitas lokalnya serta memprofilkan diri sebagai Muslim, Islam menggantikan kekuatan nasionalisme dan etnis yang telah membusuk. Trend baru yang berkembang lebih vokal, mengerti media, memasuki wacana tentang masalah-masalah dalam masyarakat sipil (civil society) dan menampilkan keyakinan pada perdebatan besar terkini. Hal ini tidak mungkin lebih jelas daripada di media dan di Inggris dengan Islam Channel mungkin akan menjadi contoh perdana yang berhasil, lintas etnis, menasional dan organisasi multi-isu. Hal yang sama dapat dikatakan sebagai bisnis yang dengan bangga menampilkan mandat mereka sebagai usaha Muslim dan membawa nilai-nilai Islam ke pasar seperti Muslim Green Pages.
Dengan demikian usaha ini tampaknya akan mengikuti pemimpin yang lebih banyak dihuni para pesaing lainnya dalam pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu dengan mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan dari keputusan mereka daripada hanya keharusan untung. Namun usaha Muslim, kredit mereka, sebagian besar telah muncul untuk menghindari dugaan salah informasi atau salah urus dalam hal ini kontras dengan perusahaan-perusahaan seperti BP, Shell, Coca-Cola, Nestle atau McDonalds.
Namun masih ada juga beberapa organisasi yang bertujuan baik dalam menyatukan umat Islam dalam masyarakat madani (civil society) atau menampilkan identitas bisnis Islam yang kuat. Hasil langsungnya adalah bahwa semua masyarakat Muslim di Eropa Barat tidak dihinggapi duplikasi usaha yang sudah mengandung tantangan serius komunitas Muslim sebagaimana dilustrasikan oleh hampir setiap indikator kemungkinan.
Tidak syak lagi umat Islam yang paling besar kemungkinan untuk menderita kerugian sosial. Dugaan diskriminasi Islamophobic menguat dan statistik pengangguran, pendidikan dan harapan hidup tidak mendorong di tempat yang paling rendah. Muslims juga tampak telah gagal hingga kini untuk meyakinkan populasi non-muslim di antara penduduk yang tinggal bahwa Islam pada hakekatnya tidak terkait dengan tindakan ekstrimis dan kekerasan tetapi bagian dari jalan maju menuju hari yang lebih cerah.
Tindakan umat Islam sebagai Muslim dalam masyarakat madani dan identifikasi nilai-nilai Islam melalui perdagangan menyorot tumbuhnya persatuan dan jaminan diri dalam masyarakat dan ramalan masa depan di mana umat Islam dapat membangun platform yang stabil untuk tinggal di Eropa sebagai warga yang produktif dan jujur. Ini juga berarti umat Islam di Barat dapat melanjutkan ke garis besar visi yang unik dari cara hidup bagi orang lain untuk mengikuti. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita ingin menjadi pemimpin atau pengikut. Kami tidak dapat keduanya.
Hassan Choudhury
Sumber: http://islamworld.tv/819739-An-Islamic-Civil-Society-in-Europe.html

Iklan Mega-Prabowo 'Dicekal', Tim SBY Bantah Intervensi

Dear All, (lihat baca berita di bawah).

Anggota Tim Pemenangan SBY, Hatta Radjasa mungkin menjawab sambil makan rujak cingur. Untung gak kesedak. Kasihan de lo, Hatta! Asal ngomong.
Sebaiknya semua stasiun berlaku fair. Koq beda tipis dengan Iran.

INI BERITANYA:

Oleh Hery Winarno - detikPemilu: (Jakarta)

Beberapa stasiun televisi menolak menyiarkan salah satu seri iklan kampanye Mega-Prabowo. Tim pemenangan pasangan tersebut menuding ada intervensi pihak berkuasa di balik penolakan tersebut.

Tanpa harus menyebut nama, pihak berkuasa yang dimaksud adalah Presiden SBY. Kebetulan juga SBY juga merupakan kontestan Pilpres 2009 sehingga mudah dikaitkan dengan isu pelarangan tersebut.

Apakah memang SBY melalui jalur birokrasi menekan stasiun televisi untuk menolak iklan tersebut?

"Hahaha.... Tanya ke TV-nya, ada intervensi nggak? Zaman sekarang kok intervensi," jawab Hatta Rajasa, ketua tim pemenangan SBY-Boediono, di Bravo Media Centre (BMC) Jl Teuku Umar 51, Jakarta, Rabu (17/6/2009)..

Sekretaris Umum Tim Nasional Kampanye Pasangan Mega-Prabowo Fadli Zon mengatakan, semua stasiun televisi menolak menayangkan iklan tersebut. Kubu Mega-Prabowo pun curiga, penolakan itu karena ada intervensi kekuasaan agar stasiun TV tidak menayangkan iklan dimaksud.

Hanya Indosiar saja yang bersedia untuk menayangkannya. Alasannya materi iklan tersebut sudah mendapatkan status lolos sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor nasional.

wassalam, ex toto corde, Berthy B Rahawarin brahawarin@yahoo.com Quo res cumque cadunt, semper stat linea recta. (Apa pun yang terjadi, senantiasa berdiri di garis lurus.)

Siaran Pers JK-Wiranto - Soal Isu Perdamaian Aceh

From: Indra Jaya Piliang
Date: 17 June 2009 6:20:34 PM
Subject: Press Release JK-Wiranto, 17 Juni 2009

Press Release, 17 Juni 2009

Sistem Presidensial dan Isu Perdamaian Aceh

Belakangan ini kubu Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono secara intens memberikan sejumlah pendapat tentang isu perdamaian Aceh. Bagi mereka, isu perdamaian Aceh tidak berhak diklaim oleh Muhamad Jusuf Kalla, melainkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Pertimbangan mereka terasa rasional, yakni Indonesia menganut sistem presidensial.

Sehubungan dengan hal itu, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, sejarah mencatat bahwa peranan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam perdamaian Aceh sangat dominan. Catatan sejarah itu tidak akan mudah dihapuskan oleh aura persaingan politik, apalagi hanya sekadar proses politik pemilihan presiden dan wakil presiden 2009-2014. Untuk menunjukkan pengawasan yang ketat atas hasil-hasil perdamaian Helsinki, bahkan tim yang dibentuk oleh Muhammad Jusuf Kalla sudah memiliki organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak secara konsisten. Bukan hanya itu, bahkan kantor wakil presiden berupaya untuk memberikan lesson learned perdamaian Aceh kepada Srilanka dan Thailand. Kalau benar kubu Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa semua hal yang menyangkut perdamaian Aceh berada di bawah supervisinya, maka kami meminta mereka untuk membeberkan cetak biru perdamaian Aceh itu, sebagaimana yang ada pada pihak kami.

Kedua, tim kampanye Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan sembrono telah mengutip konstitusi dengan mengatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem presidensial. Kutipan itu tidak lengkap, sepotong-sepotong dan disinformatif. Yang benar adalah sistem presidensial di Indonesia berdasarkan sistem multipartai, bukan multipartai sederhana yang mengarah kepada dwi-partai sebagaimana terjadi di Amerika Serikat. Para anggota Tim Kampanye Nasional Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono terlalu mereferensikan konstitusi Indonesia dengan konstitusi Amerika Serikat. Keterbatasan pemahaman dan informasi yang mereka miliki akan berdampak luas kepada negara Republik Indonesia ke depan.

Ketiga, maka atas dasar itu, kami sampaikan kepada masyarakat luas bahwa posisi Susilo Bambang Yudhoyono selama menjadi presiden 2004-2009 hanyalah sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang memiliki kursi terbatas di parlemen. Keterbatasan itulah yang menyebabkan peranan Muhammad Jusuf Kalla menjadi penting, bukan saja dalam kapasitas sebagai Wakil Presiden, melainkan dan terlebih dulu sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagaimana diketahui bahwa Ketua DPR RI 2004-2009 berada di tangan Agung Laksono yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Semua hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di parlemen dan pemerintahan dijalankan secara berimbang oleh Muhammad Jusuf Kalla yang kursi legislatifnya lebih banyak dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pengabaian atas fakta itu menunjukkan kepanikan politik yang tidak berdasar sama sekali.

Keempat, fakta berikutnya yang diabaikan adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla dipilih secara berpasangan dalam pilpres 2004-2009. Sehingga, sangat tidak etis apabila prestasi pemerintahan diborong seluruhnya oleh Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat Indonesia bisa menilai berapa banyak klaim yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat atas prestasi pemerintah di eksekutif, bukan prestasi di legislatif. Prestasi di eksekutif hanya bisa diklaim untuk pilpres, bukan untuk pemilu legislatif. Karena Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto tidak mau lagi kecolongan, maka adalah faktual dan etis kalau proses perdamaian Aceh disampaikan secara apa adanya.

Demikianlah keterangan pers ini diberikan untuk menghindari disinformasi yang selama ini dilakukan oleh Tim Kampanye Nasional Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, guna diketahui oleh masyarakat seluas-luasnya. Muhammad Jusuf Kalla dengan keringatnya, bahkan dana pribadi, telah bekerja sebaik-baiknya secara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatny a dalam menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa ini. Demi keadilan politik, masyarakat berhak tahu apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Dr. Farid Husein telah menulis pengalamannya dalam proses perdamaian Aceh itu: “To See the Unseen : Kisah di balik damai di Aceh". Semua masyarakat tahu tentang kedekatan Muhammad Jusuf Kalla dengan dr. Farid Husein.

Namun secara keseluruhan, kami menghormati betul komitmen keberlangsungan jabatan Presiden dan Wakil Presiden sampai pada pelantikan presiden dan wakil presiden baru nantinya.

Untuk Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 17 Juni 2009

Indra Jaya Piliang

Juru Bicara dan Wakil Koordinator Bidang Pencitraan
Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto