Spiritualitas Pemuda Indonesia dan Pendidikan: Membebaskan atau Membelenggu ?

Oleh : Adi Ruspriyanto, A.mdⁱ

Nasrudin mengajar di suatu sekolah. Salah seorang murid bertanya ; “yang mana yang paling utama, orang yang menaklukkan kerajaan, orang yang mampu melakukan sesuatu tetapi tidak dilakukan atau orang yang bisa mencegah orang lain melakukan kejahatan?”

“aku tidak tahu sedikitpun mengenai hal itu, tetapi aku tahu persis tugas yang lebih sulit daripada itu semua, “kata Nasrudin. “apakah itu?” “yaitu mengajar kamu melihat hal-hal seperti apa adanya.” (“Logika Nasrudin” Penerbit SIC Surabaya. 1995)

Penggalan cerita di atas antara murid dengan gurunya kiranya dapat memberikan suatu refleksi atas fenomena pendidikkan kita sampai hari ini. Penggeseran atas hakikat pendidikan itu sendiri terkadang juga tidak disadari oleh alam sadar kita, artinya kita akan mencoba melihat kembali secara jernih dan jeli atas perjalanan panjang pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebagai rahim kesadaran baru bagi masyarakatnya tentu akan mempengaruhi proyeksi dan peran mahasiswa sebagai entitas spitualitas pemuda Indonesia. Tentunya ini akan membutuhkan suatu metode Analisa Sosial sebagai alat untuk membongkar segala tabir kesadaran palsu dan mendudukan kembali segala sesuatunya kembali ke tempatnya dan juga terkhusus agar kita mampu mengurai satu persatu dengan baik dan cermat apa yang sesungguhnya menjadi faktor-faktor yang berpengaruh dalam system pendidikan kita sampai hari ini? Sejauh mana korelasi ilmu pengetahuan terhadap situasi ekonomi politik yang sedang terjadi? Bagaimana kekuasaan berfungsi di dalamnya? Dan yang terakhir bagaimana positioning dan peranan Intelektual khususnya Mahasiswa yang mewakili spiritualitas pemuda dalam menjawab kegelisahan dan ketimpangan sosial yang terjadi terutama yang terjadi dalam dunia pendidikan?

Analisa Sosial

Analisa sosial adalah cara populer dan efektif untuk membantu kita menemukan akar penyebab dari ketidakadilan sosial serta mencoba mengenali diri (baca: Mahasiswa) dalam situasi sosial masyarakat yang sedang berlangsung, khususnya dalam menjawab pertanyaan pada paragraf pengantar di atas. Metode “Analisa Sosial”ⁱⁱ dalam perjalanannya telah dikembangkan lebih lanjut oleh kelompok kristiani yang bekerja demi keadilan. Langkah Ansos terdiri dari: Pertama, Identifikasi Permasalahan, bagaimana kita memahami hakikat pendidikan seharusnya serta mencoba melacak arti ke”Maha”siswa-an sebagai bagian dari solusi problem masyarakat Indonesia; Kedua; Menemukan unsur-unsur yang mempengaruhi pendidikan bersandar atas struktur ekonomi, sosial, politik dan budaya yang ada; Ketiga, Melakukan analisa atas unsur-unsur yang mempengaruhi dunia pendidikan bersandar atas cara pandang (ideologi) yang lahir atas sistem pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat, sejarah dan realitas masyarakat hari ini; Keempat, Positioning diri, dalam hal ini bagaimana kaum terdidik (baca: Mahasiswa) secara “sadar” mampu menempatkan diri di komunitas lingkungannya dalam beradaptasi dengan problematika masyarakat Indonesia; Kelima, Refleksi Iman, yaitu bagaimana iman dari keyakinan kita masing-masing sebagai manusia Indonesia dalam memandang positioning diri sebagai bagian dari solusi atas problematika masyarakat Indonesia.

Mencoba memahami permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, tentu saja tidak bisa kita baca setengah-setengah, karena hanya akan menjadi gali lobang tutup lobang yang tidak akan pernah memberikan solusi permasalahannya yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Ansos memiliki beberapa prinsip antara lain:

1. Tidak bebas nilai

; segala sesuatu yang dibahas dalam analisa sosial selalu mengandung kepentingan salah satu pihak. Artinya tidak ada yang bersifat netral dalam analisa sosial, keberpihakan selalu menjadi pilihan dalam melihat segala peristiwa.

2. Kompleksitas

; segala permasalahan yang terjadi tidak bisa disederhanakan begitu saja. Mengingat banyak sekali kerterkaitan masalah yang satu dengan yang lain, baik pihak yang terlibat ataupun problematika yang terjadi.

3. Dilakukan bersama-sama komunitas

; pembahasan dalam analisa sosial tidak bisa diinterprestasikan perorangan (baca: obyektif). Artinya kesadaran seorang individu yang ingin kita capai di sini selalu dipengaruhi dengan alam berpikir masyarakat sekitarnya.

4. Manusia sebagai inti perubahan

; bahwa yang menjadi aktor kunci dalam pendorong perubahan dalam analisa sosial adalah tidak lain dan tidak bukan manusia itu sendiri. Manusia akan mengalami perubahan kalau manusia mau berusaha untuk merubahnya. Sebab apa yang tidak berasal dari Tuhan masih dapat dirubah oleh manusia itu sendiri.

Mari Memulai Ansos Kita!!

ANJING menggonggong kafilah berlalu. Kritik mengalir, Pendidikan jalan terus. Sekiranya telah menjadi rahasia umum bahwa sistem pendidikan Indonesia sampai detik ini masih jauh dari harapan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tahukah kamu? Ada murid SD yang bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan membayar uang sekolah. Ada ribuan gedung sekolah di seluruh Tanah Air yang kondisinya amat memprihatinkan. Ada ribuan sekolah yang tidak memiliki buku pelajaran yang memadai untuk mencerdaskan anak didik.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sekitar 6,7 persen atau 11,7 juta anak usia sekolah (7-15 tahun) tidak bisa melanjutkan pendidikan (JAWA Pos 28/6/05). Tidak heran kemudian “PENDIDIKAN” telah menjadi tema yang paling laris dari seminar ke seminar, diskusi ke diskusi bahkan sampai aksi demonstrasi sekalipun yang diikuti siswa SD-SMP-SMA bahkan sampai kalangan Guru pun juga turut serta lantaran rendahnya kesejahteraan Guru. Belum lagi ketika Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mulai menaikkan standar Ujian Akhir Nasional (UAN) dari 4,01 menjadi 4,26 sehingga menyebabkan lonjakan jumlah siswa di DIY tidak lulus UAN lebih dari 100% dari tahun lalu yang hanya 8.571 sampai tahun 2005 ini berjumlah 18.657 siswa. Selain itu 25 sekolah di DIY tidak berhasil meluluskan seorang pun siswanya (Bernas 12/07/05).

Sungguh “prestasi” yang luar biasa setelah 60 tahun merdeka Indonesia masih mendapatkan nilai rata-rata E dalam rapor pendidikan dan berada di peringkat 10 dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik (dibawah Vietnam, India, Kamboja dan Banglades).

Hakikat Pendidikan

Melihat problematika dunia pendidikan di atas setidaknya memaksa kita untuk mencoba memahami kembali dan menemukan hakikat pendidikan yang sebenarnya. Pada dasarnya yang namanya pendidikan itu pada awalnya diselenggarakan secara tradisional oleh orang tua atau kolektivitas dusun/suku spontan lewat jalan adat istiadat. Kemudian datang pihak agama atau kepercayaan tertentu dengan sistem pesantren, ashram, surau, asrama dan sebagainya. Pada saat itu paradigma pendidikan masih bersifat konservatif, sebab masih bersifat menjaga dan mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang sudah ada. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa manusia dan masyarakat pada dasarnya tidak berdaya. Anggapan ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor di luar manusia, baik yang bersifat natural-alamiah atau supranatural-adikodratiⁱⁱⁱ.

Pola pendidikan seperti itu paling jauh hanya akan merubah “penafsiran” seseorang terhadap situasi yang dihadapinya, namun tidak akan mampu merubah “realitas” dirinya sendiri. Manusia menjadi penonton dan peniru dan bukan pencipta.^iv Namun dalam perjalanannya, Paulo Freire mengutarakan bahwasanya pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan bukan penjinakan sosial budaya (social and cultural domestication).^v Oleh sebab itu, maka pendidikan seharusnya menjadi sarana pembebasan, yakni sebuah proses untuk membebaskan manusia dari keterasingan pada dirinya dengan dunianya dan mampu membuat manusia mengubah kenyataan yang menindas dengan menumbuhkan kesadaran secara terus-menerus akan realitas dan hasrat untuk mengubah kenyataan yang menindas, sehingga pada akhirnya “kebudayaan bisu”^vi akan tenggelam dengan sendirinya.

Uraian diatas dapat kita tarik sebuah kesimpulan sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh sosiolog Emile Durkheim, ” bahwa pendidikan bermakna ganda, satu sisi yang berfungsi sebagai pencerahan/pembebasan, tetapi di sisi lain bisa berfungsi sebagai belenggu.” Lalu bagaimana kita akan mengkritisinya dan bagaimana harus bersikap. Paulo Freire, telah mengungkapkan paling tidak ada tiga hal yang diperhatikan dalam mengamati sebuah sistem pendidikan: 1. Hubungan Kekuasaan dengan Ilmu Pengetahuan; 2. Hubungan Kurikulum dengan Realita Sosial; 3. Tugas intelektual^vii. Berikut ini mari kita telanjangi satu persatu apa yang telah dikatakan oleh Freire.

1. Hubungan Kekuasaan dengan Ilmu Pengetahuan

Untuk melacak hubungan kekuasaan dengan ilmu pengetahuan, sekiranya kita bisa memulai dari lahirnya pendidikan formal di Indonesia untuk yang pertama kali. Sejarah pernah mencatat tahun 1899 C.TH Van Deventer pernah menerbitkan brosur yang berjudul Een Eereschuld (suatu hutang budi kepada Rakyat Hindia-Belanda), hingga akhirnya di awal abad XIX lahirlah Politik Etis (Educatie, Irigatie, Emigratie). Di sinilah rakyat Indonesia mulai dikenalkan dengan pendidikan formal untuk yang pertama kalinya, sehingga proses ini menyebabkan perjumpaan para pemuda Indonesia dengan sekian pemikiran ilmu pengetahuan dan kebudayaan barat^viii. Situasi ini digambarkan melalui seorang putri bupati Jepara, Raden Ajeng Kartini yang memulai surat pertamanya kepada sahabat penanya di Belanda, dengan kalimat: “Saya begitu ingin berhubungan dengan seorang gadis modern”^ix.

Dalam ingatan kolektif pengetahuan sejarah Indonesia, kita telah diajarkan dari SD hingga Perguruan Tinggi bahwa pendidikan formal yang didapat dari Politik Etis adalah ansich balas budi Belanda kepada rakyat Indonesia secara cuma-cuma. Namun ternyata semangat pendidikan yang dibawa di sana bukanlah semangat pembebasan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, melainkan belenggu yang hanya digunakan untuk menciptakan intelektual-intelektual tukang yang berfungsi untuk membantu penjajah dalam mengoperasikan Kereta Api agar eksploitasi terhadap kekayaan bangsa kita dapat berlangsung dengan cepat dan efektif. Selain itu pula, pendidikan tersebut sebagai pemenuhan tenaga administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda dalam mengontrol rakyat Indonesia. Sangat jelas bahwa educatie (pendidikan) dalam Politik Etis bukanlah niatan baik ataupun balas budi Belanda seperti yang telah diajarkan oleh pendidikan kita hari ini. Apalagi yang berhak mendapatkan pendidikkan Politik etis itu hanya berasal dari golongan priyayi saja.

Ketika karakter pendidikan kolonial mulai diakhiri dengan masuknya zaman pergerakan nasional di era Soekarno, Ki Hajar Dewantara dan sejumlah tokoh lain mulai merintis pengembangan sistem pendidikan nasional yang berpola Barat-modern namun berjiwa Timur. Setelah itu, tak lama kemudian pendidikan nasional kita mulai masuk ke dalam babak belenggu baru di bawah rezim otorianisme-militeristik Orde Baru. Pendidikan nasional sejak 1965/1966 sampai 1998 menjadi bersifat konservatif semata, tanpa unsur kritis sama sekali. Meminjam ungkapan seorang tokoh, “praksis pendidikan sudah melorot menjadi indoktrinasi dan sosialisasi kognitif-afektif, suatu brainwashing dalam skala besar-besaran selama 30 tahun”(Mangunwijaya, dalam Basis, 1998)^x. Pendidikan juga bercorak liberal khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung kepentingan pembangunan, khususnya industri. Sehingga output pendidikan seperti dijadikan “hewan ternak”, yang hanya diposisikan untuk menjadi sekrup-sekrup dalam proses industrialisasi dan pembangunan, yang menyebabkan jurang kesenjangan sosial antara si miskin dengan si kaya menjadi semakin lebar sampai sekarang dan semua itu pada dasarnya dibuat untuk melanggengkan ideologi penguasa pada saat itu.

Dari sini kita bisa melihat bahwasanya pendidikan sebagai rahim dari ilmu pengetahuan itu sendiri ternyata tidak pernah lepas dari kepentingan penguasa pada saat itu. Tentu saja semua itu selalu saja dibungkus dengan selubung-selubung ideologis yang seakan-akan menegaskan kita bahwa sistem pendidikan yang kita pegang sekarang benar adanya. Artinya situasi ekonomi politik sangat berpengaruh dalam perwajahan pendidikan kita. Pendidikan akhirnya dijadikan sebagai sarana yang paling ampuh untuk menyuplai “kesadaran palsu” masyarakat Indonesia, yakni ketidakmengertian akan masa lalu, dan kebingungan akan masa depan serta kepercayaan akan kekayaan Indonesia sekaligus kepasrahan tentang kemiskinannya.

2. Hubungan Kurikulum dengan Realita Sosial

Wiliam B. Ragan, dalam buku “Modern Elementary Curriculum”, 1966, menjelaskan arti kurikulum sebagai alat atau instrumen untuk mempertemukan kepribadian peserta didik dengan lingkungan masyarakatnya agar peserta didik dapat merealisasikan bakatnya secara optimal dan di samping itu juga belajar menyumbangkan jasanya untuk meningkatkan taraf hidup dalam masyarakatnya^xi. Nah! Maka pertanyaannya kemudian apakah kurikulum yang telah diemban dalam pendidikan nasional saat ini bisa dikategorikan seperti apa yang telah diutarakan Wiliam B. Ragan diatas? Saya rasa belum sama sekali! Bagaimana mungkin output pendidikan pada saat ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya jikalau taraf hidupnya sendiri terkatung-katung alias pengangguran. Apakah tepat pendidikan akan menjanjikan masa depan yang layak?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran 2003 mencapai 10,6 juta orang atau sejak 1997 telah terjadi lonjakan hampir 100 persen (TEMPO Interaktif 12/01/05). Ini belum termasuk pengangguran terselubung yang diperkirakan mencapai 40 juta jiwa. Dan tanpa terobosan kebijakan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka tahun 2005 ini akan diperkirakan naik menjadi 11,19 juta (10,45 persen), dan pada tahun 2009 akan diperkirakan menjadi 13,53-15,74 juta jiwa (11,6-13,5 persen). Oke! Untuk pendekatan ekonomi sangat jelas bahwa tingkat pengangguran berkorelasi positif terhadap tingkat kemiskinan. Namun bagaimana dengan pendekatan sosial budaya.

Apalagi yang akan diajarkan di sekolah ataupun sekaliber unversitas sekalipun untuk mencegah konflik SARA yang marak terjadi seiring dengan imbas dari konflik elit yang terjadi di ranah kekuasaan. Sejarah kita juga pernah mengajarkan bahwa tidak ada akar historis dalam masyarakat nenek moyang kita untuk terjadinya konflik SARA, sebab agama apa yang tidak bisa masuk ke nusantara ini. Apakah indoktrinasi Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) selama 32 tahun dibawah rezim Orde Baru belum mampu membantu menciptakan output pendidikan yang mempunyai pribadi sadar dan mampu menilai mana yang baik dan mana yang benar. Tentu saja tidak! Sebab ternyata kurikulum pendidikan kita sampai saat ini bertolak belakang dengan realita sosial yang sedang terjadi, sehingga peserta didik akan menjadi terasing sendiri ketika ia mulai terjun masyarakat. Apalagi kalau kita korelasikan bagaimana hubungan kekuasaan dengan ilmu pengetahuan dengan karakter kurikulum pendidikan kita dengan realita sosial? Tentu erat sekali kaitannya, ketika ilmu pengetahuan telah menjadi alat dari kekuasaan untuk membuat kesadaran palsu di dalam masyarakat, tentu hal ini akan diikuti dengan kurikulum yang menunjang proses pembodohan itu.

Melihat itu semua, maka sesungguhnya pendidikan sangat terpengaruh faktor lingkungan (budaya,sosial,ekonomi,dan politik masyarakat), di mana lingkungan tersebut adalah kondisi obyektif yang menyangkut kondisi negara, masyarakat dan mode produksi, mode konsumsi dan distribusi ekonomi poltik^xii. Mengutip pernyataan Profesor Johar ketika lingkungan tidak dijadikan pendekatan dalam dunia pendidikan, maka pendidikan menjadi tidak kontekstual. Pendidikan akhirnya tidak membasis, tidak mengakar dan berakibat pendidikkan tetap akan menghasilkan manusia tergantung.^xiii

3. Tugas Intelektual

Intelektual yang saya maksud disini tentu bukan sarjana-sarjana ataupun profesor-profesor yang cakap berbicara mengenai segalanya. Namun intelektual yang saya tekankan di sini, saya tujukan kepada kamu.....sekali lagi kamu.....kamu sebagai seorang Mahasiswa yang merupakan agent of knowledge (baca: kaum terdidik), yang telah mengemban sebagai generasi penerus bangsa atau istilah kerennya sering juga disebut sebagai agent of change. (Hmmh...semoga saya tak salah bukan...?).

Mengapa ? Sebab kalau ditelusuri lebih jauh menurut data BPS, dari 14 juta pekerja yang berada di bawah garis kemiskinan ada juga yang berpendidikan SLTA sampai sarjana, jumlahnya 1.199.768 orang. Yang terbanyak dari deretan manusia yang kurang beruntung ini yakni 5,8 juta hanya tamat SD, 3,435 juta yang tidak tamat SD dan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali 1,994 juta orang. Data tahun lalu ini rekam 14 juta pekerja yang berumur 15 tahun ke atas. Harus diakui, data yang tersaji belum tentu akurat dengan kenyataannya. Ibarat fenomena gunung es di permukaan laut; yang tampak sedikit namun yang di bawah permukaan lebih besar lagi. Artinya pendidikan hari ini tidak bisa menjanjikan masa depan yang cukup berarti, kecuali kalau kita dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya, yah setidaknya tidak perlu pusing besok mau jadi apa.( So what gitu loh...!)

Mahasiswa sebagai kaum terdidik harus mampu mengambil kepeloporan dalam menuntaskan sekian agenda kerakyatan. Mahasiswa merupakan bagian dari semangat pemuda, yang sejarah juga pernah mencatat di mana pemuda telah menjadi ujung tombak perubahan dalam mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan 100%. Semangat melakukan perlawanan yang dilandasi semangat Nasionalisme yang begitu kuat seperti: Tirto Adi Suryo, Mas Marcokartodikromo, Kartini, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Tan Malaka dan Rahmat Pasau, telah menjadi inspirasi spirit kembali ketika tanggal 15 Januari 1974, mahasiswa kembali turun ke jalan menolak pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang dianggap menghamburkan duit rakyat serta penolakan atas investasi asing Jepang pada saat itu. Peristiwa ini kemudian dikenal peristiwa Malari (Malapetaka Januari) yang menyebabkan beberapa mahasiswa hilang entah ke mana rimbanya.

Kegigihan dan kritisisme mahasiswa akhirnya diberangus dengan diberlakukannya Normalisasi Kehidupan Kampus – Badan Koordinasi Kampus (NKK-BKK) pada tahun 78, sistem ini menegaskan bahwa kampus harus bersih dari wacana politik dan harus bersifat ilmiah akademik semata serta Dewan Mahasiswa (DEMA) yang kala itu setara dengan Rektorat dalam menentukan setiap kebijakan kampus akhirnya dirubah menjadi tidak setara. Bersamaan dengan itu pula mahasiswa mulai mengenal Sistem Kredit Semester (SKS), Presensi bahkan sampai sistem Drop Out (DO), sistem ini berfungsi untuk mengalihkan kritisisme mahasiswa menjadi study oriented semata sehingga rezim otorianisme Orde Baru bisa mengontrol kekuatan mahasiswa. Namun itu tidak bertahan lama sampai terjadinya Reformasi Mei 98, dimana mahasiswa kembali menorehkan konsistensinya kembali sebagai pelopor perubahan.

Jauh setelah itu berlalu, ternyata bangsa ini mulai masuk ke dalam suatu penjajahan gaya baru^xiv. Penjajahan ini tidak masuk melalui pendekatan kekerasan, namun penjajahan gaya baru ini menjelma dalam praktek manipulasi yang disebut dengan hegemoni^xv. Hegemoni ini dibungkus dengan selubung-selubung ideologi liberal serta merasuk ke dalam program-program pembangunan ekonomi Kapitalisme Intenasional. Kapitalisme Internasional ini dipayungi oleh lembaga donor internasional dan organisasi ekonomi internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), Bank Dunia dan Multi National Corporation (MNC) serta Trans National Corporation (TNC)^xvi.

Bentuk-bentuk penetrasi Kapitalisme Internasional dalam dunia pendidikan kita yang jelas-jelas telah kita rasakan dari mulai “manutnya” pemerintah Indonesia dengan mengikuti anjuran IMF untuk menghapuskan subsidi pendidikan sebagai bagian konsekuensi atas tunggakan Utang Luar Negri^xvii yang semakin membengkak tiap tahunnya, yang kemudian dilegitimasi dengan kemunculan UU Sisdiknas. Dampak yang harus diterima adalah dengan berubahnya ”kampus-kampus” negeri menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang telah menjadikan institusi-institusi pendidikan negeri ini semakin mengila dalam mengeruk keuntungan (profit oriented), dari BOP (Biaya Operasional Pendidikan) yang tinggi sampai uang-uang iuran yang tidak masuk akal. Hal ini kemudian menyulut beberapa reaksi yang kemudian berujung pada diterapkannya mekanisme pendidikan dua jalur antara jalur kaya dan jalur miskin, yang secara otomatis akan adanya perbedaan pada kurikulum serta sarana dan prasarana institusi pendidikan serta akan menyebabkan semakin terjadinya proses diskriminasi dan disintergrasi sosial dalam dunia pendidikan itu sendiri, sehingga impian pendidikan yang humanis (memanusiakan manusia) akan kandas di tengah jalan dengan sendirinya.

Selain itu pula kapitalisme juga memiliki kekuatan yang sangat dashyat dalam membelenggu pola pikir masyarakat hingga akhirnya menciptakan kebudayaan high mass consumption atau masyarakat dengan konsumsi tingkat tinggi. Ini bisa kita lihat dengan adanya perselingkuhan Negara dengan Modal Internasional sehingga ditetapkannya kebijakan penggusuran nasional yang ternyata digunakan sebagai pintu masuk investasi asing berupa proyek gagah-gagahan seperti pembangunan hypermarket atau Mall-isasi, Bus Way, Monorel dll. Sangat jelas bahwa ini semua tidak ada sumbangsih yang cukup signifikan terhadap kebutuhan rill masyarakat secara luas, melainkan hanya memperlebar kesenjangan sosial yang ada serta malahan menyuburkan kebudayaan konsumerisme serta hedonisme, khususnya di kalangan generasi muda seperti Mahasiswa itu sendiri.

What is to be done?

Bagaimana dengan langkah Pemerintah RI yang telah mengikatkan diri dalam Millenium Development Global untuk mengurangi separo angka kemiskinan pada 2015 bisa tercapai? (Bernas 02/07/05). Dari pendidikan saja kita telah melihat begitu banyak problem yang dihadapi. Belum lagi problem masyarakat yang lainnya, seperti: rendahnya upah buruh, terampasnya tanah petani, busung lapar, gizi buruk, tingginya kriminalitas, konflik SARA, pelanggaran HAM, KKN, kebijakan perundangan yang tidak berpihak kepada rakyat dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan. (Rrruuuaaarr biasa...!!)

Meminjam ungkapan Milan Kundera bahwa: “Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan lupa”, maka hari ini kita sesungguhnya sedang dipaksa untuk tidak menjadi lupa dan mampu melihat sejarah penindasan dan sejarah perlawanan yang senyata-nyatanya telah terjadi di negri ini. Realitas hari ini mau tidak mau, suka tidak suka memaksa kita untuk menjawab sekian problematika masyarakat (Itu juga kalo Anda masih punya akal sehat dan nurani kemanusiaan...!).

Mahasiswa di balik ke”maha”annya bukan terletak di megahnya almamater yang kita gunakan saat ini namun bagaimana kita mampu menjadi motor penggerak yang mampu mengusir kabut-kabut kesadaran palsu yang menyelimuti kesadaran masyarakat kita hari ini. Mahasiswa yang mewakili gairah dan kegigihan pemuda harus mampu menjadi; satu-satunya tenaga yang tersedia ketika buruh dan tani belum seluruhnya menemukan kawan- adalah tenaga inti revolusi yang mempunyai tugas menghentikan dominasi dan hegemoni kesadaran kaum penindas atas mereka yang tertindas sehingga rantai pembodohan-pemiskinan rakyat dapat segera dihancurbuyarkan. (Manifesto Politik FPPI)

Mengutip pernyataan Romo Mangunwijaya “...buat apa menghasilkan seratus ribu sarjana jikalau mereka hanya akan menjadi penindas-penindas baru...” sekiranya pernyataan di atas mampu memberikan gambaran mengenai apa harus dilakukan Mahasiswa selanjutnya. Sudah menjadi jelas kemudian bahwa pendidikan harus dikembalikan kembali sesuai dengan hakekatnya, yakni pendidikan sebagai sarana pembebasan! Sebagai penutup sekiranya saya belum telat untuk mengucapkan SELAMAT BERKARYA UNTUK INDONESIA kepada Mahasiswa Mahasiswi Universitas Sains Al Qur’an di dalam Dunia Yang Nyata (semoga anda salah satunya !?!).

Selamat memahami dan merefleksikan hingga Sadar^xviii.

Perlawanan Seratus Orang Yang Tidak Berpendidikan adalah Pemberontakan,

Perlawanan Satu Orang Yang Berpendidikan adalah Awal dari Pergerakan

( Chico Mendez )

i Penulis adalah Koordinator Dept.Pendidikan & Propaganda Front Perjuangan pemuda Indonesia (FPPI) Nasional, Fasilitator Pendidikan Sekolah Buruh Yogyakarta dan pernah aktif sebagai Fasilitator Pendidikan Alternatir Untuk Anak CANISTA Yogyakarta.

ii Ansos cakrawala Timur 26/06/03 h:4

iii Mansour Fakih, dalam O`Neil, 2001. Paradigma konservatif ini dalam prakteknya membuat murid (baca: peserta didik) secara dogmatik atau mentah-mentah menerima “kebenaran” dari guru.

iv Dikutip dari Paulo Freire, Politik Pendidikan, Pustaka Pelajar, 2002, h:xiii

v ibid

vi Kebudayaan bisu, menurut Freire, adalah “kondisi cultural sekelompok masyarakat yang cirri utamanya adalah ketidakberdayaan dan ketakutan umum untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan sendiri”, sehingga “diam” nyaris dianggap sesuatu yang sacral, sikap yang sopan, dan harus ditaati.

vii Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta : LP3ES,1985

viii Perlawanan Sepanjang Massa, karya Gunawan S.Ip

ix Dikutip dari Kenji Tsuchiya, “Kartini no Shinsho Fukei,” Tonan Ajia Kenkyu, 22-1 (Juni 1984), hlm 83

x Di era Orde Baru pendidikan menggunakan model belajar link and match dan menjadikan murid sebagai celengan atau “bank” (banking concept of education) yang nantinya akan dipecah saat ujian dilakukan, sehingga kreativitas peserta didik menjadi rendah (Paulo Freire: 1978).

xi Dikutip dari Prof.Dr.S.Nasution, Asas-Asas Kurikulum

xii Marx, Kata Pengantar pada Sebuah Sumbangan untuk Kritik Terhadap Ekonomi Politik, Surat Edaran Marx dan Engels, 1859, h:2

xiii Djohar, Menyoroti Rencana Undang-undang Sisdiknas dari Aspek Filsafat Pendidikan dan Peran Pendidikan dalam Proses “Nation and Chraracter Building, Makalah tidak diterbitkan. 4 April 2003

xiv Penjajahan gaya baru ini merupakan metamorfosis dari kolonialisme. Aktifis Gerakan Sosial, Mansour Fakih membahasakannya dengan “bungkus baru dari kue lama”, yakni “kue” kolonialisme itu sendiri.

xv Dikonsepsikan oleh sosiolog Italia Antonio Gramscy. Menurutnya, hegemoni adalah suatu penjajahan gaya baru, di mana klas masyarakat yang ditindas tidak merasakan proses penindasan itu bahkan secara tidak sadar masyarakat klas yang ditindas memberi persetujuan atas kesepakatan dari klas penindas itu sendiri. Sebab praktek hegemoni ini masuk melalui ilmu pengetahuan serta program-program pembangunan secara konsensual.

xvi Lembaga donor dan perdagangan internasional ini dibuat untuk mengantisipasi kertepurukan ekonomi negara-negara maju pasca Perang Dunia I, yang kemudian memaksa Negara Dunia Ketiga (baca: Indonesia) untuk masuk ke dalam perangkap jebakan Utang Luar Negri yang diikuti dengan privatisasi BUMN sampai pengurangan subsidi sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, BBM dll.

xvii Intervensi kapitalisme internasional ini juga diakui oleh seorang mantan agen lembaga ekonomi internasional AS, John Perkins lewat bukunya, Confessions of An Economic Hit Man 2004. Perkins menyatakan bahwa cara kerja mereka (IMF, WTO, Bank Dunia, MNC-TNC) mirip dengan mafia karena menggunakan segala cara-termasuk membunuh atau mempekerjakan pelacur-untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi Kapitalisme Internasional ini bisa tercapai, seperti bangkrut dan membengkaknya utang luar negri Indonesia setinggi gunung sehingga seperti kuda yang dikendalikan oleh sang kusir. (Kompas 16/07/05)

xviii Penulis memberikan wadah untuk Kritikan, Masukan dan Saran serta media untuk berdiskusi ria dan berkawan dalam email: suprihan_eko@yahoo.com.

Pernyataan Sikap FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta

Pernyataan Sikap

Sebelas tahun sudah reformasi telah berjalan, ternyata tidak pernah menghasilkan apa-apa. Reformasi yang diharapkan dapat menghancurkan karater Orde Baru yang otoritarianisme ternyata malah melahirkan eili-elit politik yang menjual kekayaan bangsa ini. Sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2009, naiknya rezim Abdurahman sampai dengan naiknya rezim SBY-JK, nasib rakyat Indonesia ini tidak kunjung lebih baik, bahkan semakin menjeremuskan nasib rakyat pada jurang kemiskinan. Pada saat ini saja bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar semakin terkungkung dalam cengkraman kapitalisme internasional (baca: neoliberalisme). Proses liberalisasi sudah semakin nyata terlihat dan dihadapi langsung oleh masyarakat Indonesia. Proses liberalisasi ini tidak lepas dari bobroknya rezim yang pernah dan masih berkuasa di negeri ini. Alih-alih melindungi rakyat dan semakin memajukan ekonomi negara, kebijakan yang dihadirkan dari tiap rezim malah semakin membuat rakyat negeri ini masuk pada jurang-jurang kemiskinan.
Data yang hari ini saja tercatat bahwa pada masa akhir rezim SBY-JK rasio utang Indonesia telah mencapai Rp1.636 triliun (berdasarkan data Departemen Keuangan). Hal ini diperparah dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh elit-elit negeri ini pada Konferensi Tingkat Tinggi ADB di Nusa Dua Bali pada bulan Mei yang lalu. Kesepakatan ADB yang diambil di Bali mengandung banyak risiko luar biasa karena seluruh pembicaraan intinya stimulus, yang itu artinya peningkatan pinjaman utang adalah program stimulus yang sangat baik dan kembali mereka meyakinkan, satu-satunya cara menggerakkan ekonomi adalah dengan menyuntikan modal segar. Dan sekali lagi ini menunjukan bahwa para teknokrat Indonesia yang hadir di pertemuan tersebut kembali masuk pada jebakan para pemilik modal dengan menjadikan diri mereka bagian dari cara pandang lembaga multilateral seperti ADB atau pun Bank dunia dan IMF. Intinya bahwa cekraman kapitalisme internasional semakin kecang ditengah semua bangsa dan Negara mencoba lolos dari krisis global saat ini.
Hal ini disebabkan bahwa sedari awal, kepentingan dan kebutuhan nasional tidak pernah dijadikan acuan bagi rezim yang pernah berkuasa dan sedang berkuasa saat ini. Banyaknya laporan peningkatan perekonomian Indonesia yang dikeluarkan rezim SBY-JK terlihat seperti upaya menidurkan semangat negeri untuk bangkit dan berjuang membela haknya. Peningkatan laporan statistik tersebut jelas tidak terlihat di lapangan dimana jumlah pengangguran yang masih sangat banyak, memburuknya kondisi pertanian dan perkebunan, kebijakan ekspor dan impor yang tidak berpihak pada kepentingan petani, rendahnya upah buruh, banyaknya aset nasional yang tergadai, minimnya perhatian pada unit usaha kecil dan menengah, maraknya penggusuran, aspek pendidikan dan kesehatan yang tidak diperhatikan, dan masih banyak lagi sikap pemerintah yang tidak memberikan sikap populis pada rakyatnya sendiri. Pemerintah semakin menggambarkan posisinya sebagai institusi penjaga keberlangsungan modal dan semakin menjauhkan dirinya dari rakyat.
Belum lagi, pesta demokrasi pada Pemilu Legislatif yang lalu jelas-jelas memperlihatkan bobroknya sistem demokrasi di Negara ini. Demokrasi yang dijalankan saat ini terbukti hanya digunakan untuk mengakomodasi kepentingan elit semata karena demokrasi yang berjalan sesungguhnya adalah demokrasi prosedural yang tidak berpijak kepada kepentingan rakyat banyak dan lebih ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi segelintir orang (baca: oligarkisme negara). Persekongkolan negara dengan modal (koorporatisme negara) hanya akan memperpanjang cerita penindasan—penghisapan di Negeri ini.
Tragisnya, tanpa ada rasa malu, justru semua kandidat Capres dan Cawapres yang bermain pada Pilpers 2009 ini, masih berani mengatakan bahwa mereka anti terhadap neoliberalisme. Perdebatan antara Kerakyataan dan Neolib merupakan perdebatan kosong yang dihadirkan demi merebut simpati massa. Hal ini terjadi mengingat bahwa pada pemilu legislatif saja, banyaknya angka GOLPUT pada pemilu legislatif semakin membuat ketakutan para elit-elit negeri yang sedang berkompetisi pada pemilu 2009 ini.
Kita hanya ingin menegaskan dan mengingatkan kepada rakyat Indonesia bahwa Capres dan Cawapres yang hari ini berkompetisi di pemilu presiden merupakan Capres dan Cawapres yang mempunyai dosa sejarah pada bangsa ini, dari pelanggaran HAM, kejadian pada penculikan para aktifis tahun 98, penjual asset-asset Negara, pembuat UU yang sangat anti rakyat, dan lain-lain, semua dosa telah mereka torehkan pada sejarah bangsa ini. Di tengah situasi yang sangat anti rakyat dan ahistoris seperti ini, diperparah dengan kaum pergerakan justru tertidur. Bahkan tidak sedikit dari kaum pergerakan yang justru masuk dalam politik kekuasaan yang tidak berpijak pada kepentingan rakyat dan cita-cita pembebasan akan tetapi memakainya sebagai alat untuk masuk dalam jajaran kekuasaan. Hal ini jelas merupakan preseden buruk bagi perjuangan demokrasi rakyat.
Maka dari itu kita dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Yogyakarta kembali menegaskan dan juga kembali memperkuat posisi gerakan sebagai Gerakan Eksraparlementer sebagai bagian dari kritik sosial dan sebagai langkah kita dalam melakukan perjuangan demi menyelesaikan sekian banyak masalah kerakyataan yang hari ini dihadapi oleh rakyat Indonesia dan ini sekaligus mempertgas oposisi kerakyataan pada siapapun rezim yang nanti terpilih.

Dengan itu kita dari FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta menuntut :

1. Golput pada pemilu presiden 2009
2. Tolak Utang Baru Hapus Utang Lama
3. Cabut Undang-Undang Anti Rakyat
4. Pendidikan Murah, Naikan Upah Buruh dan Lapangan Kerja Untuk Rakyat
5. Nasionalisasi Aset Asing dan Laksanakan Agenda Reforma Agraria yang sejati.
6. Turunkan Harga Sembako.
7. Selesaikan semua kasus pelanggaran HAM berat pada kerusuhan Mei 98 dan Seret semua jendral pelanggar HAM.

Dan kami dari FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta juga menyeruhkan kepada seluruh gerakan ekstraparlementer, baik pemuda, petani, buruh, mahasiswa, dan kaum miskin kota untuk GOLPUT pada pilpres 2009 serta merapatkan barisan demi terciptanya pembebasan Nasional, Demokrasi dan Kerakyataan.

Mendidik Rakyat Dengan Pergerakan, Mendidik Penguasa Dengan Perlawanan.

Yogyakarta, 22 Juni 2009
Hormat kami

Golput Pemilu 2009, Politik Kemandirian Rakyat!!!

“Meski dituliskan, ini bukan pidato politik. Hanya mereka kaum hero, para juru kampanye partai politik, penguasa, politikus, mereka-mereka yang merasa powerfull serta punya legitimasi entah sebagai rezim atau sebagai "oposisi" yang punya kesenangan untuk melontarkan pidato-pidato politik. Ini adalah sebuah kegelisahan anak muda, kaum muda yang menjadi potret pergerakan sepanjang proses sejarah bangsa negara Indonesia.”

Di tengah bangsa yang masih mengalami kebodohan, kelaparan, kemiskinan—sekali lagi kita akan melakukan prosedur demokrasi dalam menentukan pimpinan tertinggi penyelenggara negara republik ini. Dimana negara sampai hari ini masih menjadi representasi dari kelas dominan, kelas penguasa. Negara menjadi pendukung utama kekuatan modal. Tidak ada bedanya, rezim saat ini dengan rezim yang ditumbangkan sebelas tahun lalu. Negara berkolaborasi dengan kapitalisme, kemudian menjelma sebagai kekuatan maha dahsyat yang menggerus dan mengkoloni seluruh sektor kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya, bahkan ruang pribadi kita.

Pemilihan umum, 64 tahun usia Indonesia semenjak teks proklamasi dibacakan, 11 tahun keluar dari rezim otoriter orde baru—namun sejatinya, rakyat Indonesia masih berada dalam kungkungan kolonialisme. Sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2009, periode Gus Dur hingga SBY-JK, belum ada perubahan nyata kearah perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia. Berangkat dari pengalaman pemilu legislatif bulan April lalu. Kita menyaksikan proses pelaksanaan yang begitu carut-marut dan memakan biaya yang tidak sedikit. Dan kita, rakyat Indonesia hanya dimintai pemakluman.

Diakui atau tidak diakui, saat ini kita mengalami demoralisasi gerakan. Uang, janji-janji, mitos kepalsuan dan media penetrasi lainnya dari kekuatan elite anti perubahan menyebabkan defragmentasi pergerakan rakyat yang kian sektarian. Pun di tubuh organisasi kita. Secara internal, kita ditinggalkan tiak sedikit kawan yang keluar dari tradisi pergerakan yang kita bangun dan kita jaga.

Front Perjuangan Pemuda Indonesia, organisasi gerakan pemuda yang sampai hari ini masih memberanikan dirinya mewarnai proses gerak sejarah bangsa, secara sadar mengakui bahwa sebagai sebuah tahapan demokrasi pemilihan umum harus dilaksanakan. Namun belenggu ilusi demokrasi, oligarki politik yang hari ini menjadi sebuah momok yang masih menjadi musuh dari perjuangan demokrasi rakyat, tidak mampu menjamin keberlangsungan daulat rakyat atas tanah, air dan udara di negerinya sendiri.

Perjuangan kita adalah perjuangan melawan lupa. Dan kita tidak boleh melupakan sejarah kita yang melulu diwarnai aneka tindak penindasan. Dari tiga pasangan yang berkompetisi, semua memiliki peran dalam dosa sejarah yang ditorehkan terhadap bangsa ini. Pelanggaran HAM, penculikan dan pembunuhan para aktifis tahun 98, menjual aset-aset negara, dan sekian kebijakan politik anti rakyat yang dituangkan dalam undang-undang maupun peraturan negara.

Ini adalah zaman, zaman permulaan. Awal bagi rakyat Indonesia menemukan kembali sejarah dan kemanusiaannya dengan kesadaran dan dengan pengetahuan. Dan kita para pemuda--satu-satunya—tenaga inti yang tersedia ditengah-tengah keadaan sosiologis yang ditentukan pemimpin-pemimpin hipokrit dan kelompok-kelompok politik oportunis, serta situasi filosofis yang subur dengan ideologi ketidak sadaran, budaya dan pengetahuan pembodohan

Kita meyakini, bahwa pemuda adalah satu-satunya tenaga inti revolusi yang tersisa, pemutar turbin sejarah yang kelak mengusir kabut gelap penindasan-pembodohan. Pemuda adalah pikiran-bertindak. Perjuangan parlementarian, dalam situasi parlemen yang banci, tidak memungkinkan terwujudnya kemenangan perjuangan kerakyatan. Dan jalan ekstraparlementer yang menjadi sikap organisasi, menjaga jarak dengan kekuasaan merupakan pilihan yang paling rasionil dalam situasi politik yang sangat liberal. Pesimistis, bukanlah tradisi anak-anak muda. Sejarah golput adalah sejarah pembiaran, sejarah tutup mata dari para politikus. Namun, pada pemilu 2009, Front Perjuangan Pemuda Indonesia kembali menyerukan golput sebagai ekspresi dari sekian problem kerakyatan yang belum juga dituntaskan. Dan ini juga menjadi penegasan sikap bahwa kita mencermati dan bersikap secara gerakan politik atas wewenang dan kekuasaan. Golput kita, merupakan rangkaian dari kritik sosial dari sekian problem kerakyatan yang masih menggerogoti.

Torehan Warna Merah Jambu

Penulis : Rifatul Farida
================


Untuk
yang kesekian kalinya, tawaran itu datang lagi. Kali ini, dari seorang teman baik yang ingin sekali melihat dia menggenapkan separuh agamanya. Memulai mengarungi lautan biru di kedalaman samudera keluarga sakinah. Dan sekeping nurani yang selalu terabaikan itu, kini hadir kembali,
menyentuh rasa sensitivitas.

Ada kegundahan mengguyur deras di pekarangan jiwa, jawaban apa yang kiranya harus dilontarkan? Karena ini bukan sekedar menjawab 'ya' atau 'tidak'. Ada hal rumit yang sulit untuk dijabarkan dari pendaman rasa.

Cinta... Berawal dari titik ini yang menoreh warna merah jambu pada hati. Ketika cinta tak berbalas dan sang pujaan lebih memilih cinta lain dari pemilik hati yang lebih mempesona, getar cinta melukai hati, mengoyak jiwa yang masih rapuh. Saat itu juga, ada sekeping nurani memisah, membawa cinta pergi dari palung hati yang terusir paksa.

Dan ketika tiba masanya harus mencinta untuk hidup berbagi, sanggupkah torehkan merah jambu itu kembali di hati? Tanya tak berjawab, mengembara di kedalaman hati, karena barangkali hanya keikhlasan yang mampu ia hadirkan, bukan cinta. Sebab ia hanya memiliki satu cinta, dan itu sudah pernah ditunjukkan untuk orang lain.

Itulah sebabnya kenapa selalu 'tidak' jawaban yang keluar dari hati yang pilu. Karena ia tak yakin mampu hadirkan cinta untuk sang calon pendamping. Namun kali ini, sepertinya harus dipikir dalam, sampai kapan kata 'tidak' keluar dari bibir kelu? Harus ada kedewasaan sikap yang kan memutuskan. Hadirkan keikhlasan bahwa ini adalah ibadah untuk Allah SWT.

Tapi, bagaimana kalau sang calon meminta cinta yang mungkin tak pernah dia simpan untuknya? Ah, nurani berbisik, "Bukankah masih ada satu cinta agung yang selalu bersemayam di hati? Cinta hakiki yang kan mengajarkan apa itu mencintai?" Ia tersentak, kenapa tak pernah ia pikirkan ini. Ya, ia masih punya cinta hakiki yang bernama mahabbatullah. Cinta di atas segala cinta.

Dan kini, bismillah, satu jawaban telah siap dilontarkan dari hati yang mulai berbenah untuk menerima torehan warna merah jambu, sekeping nurani telah diterima kembali, membawa cinta yang pernah terusir dari palung hati, namun dalam bentuk berbeda. Cinta yang kukuh berdiri di
atas cinta.



-----------sumber: kotasantri.com

Jadikanlah Sabar dan Shalat Sebagai Penolongmu. Dan Sesungguhnya Yang Demikian itu Sungguh Berat, Kecuali Bagi Orang-Orang yang Khusyu [ Al Baqarah : 45 ]

Masyarakat Madani Islam di Eropa?

Artikel ini bisa diakses di http://nuansaislam.com/2009/06/06/masyarakat-madani-islam-di-eropa/

Masyarakat Madani Islam di Eropa?
Ketika populasi Muslim terus bertambah di Eropa, perhatian terhadap beberapa sektor dalam masyarakat semakin bertambah. Oriana Fallaci menyebut imigran Muslim di Barat itu “berkembang biak seperti tikus”. Dia dan Bat Ye’or mengistilahkan Eropa dengan ‘Eurabia’; segera akan menjadi koloni Islam. Daniel Pipes mengistilahkan kemungkinan Muslim menjadi mayoritas di benua itu dalam beberapa dekade mendatang sebagai Islam yang kuat, tegas, dan ambisius yang mengisi ruang yang tidak diacuhkan oleh angka kelahiran yang semakin menurun. Demographer Wolfgang Lutz lebih jauh membicarakan tentang ‘efek tempo’ sebagai penundaan kehamilan oleh banyak perempuan Eropa mengakibatkan generasi selanjutnya memiliki kekurangan ibu potensial, kemudian memperkuat penurunan usia relatif populasi daripada yang lain lebih muda dan lebih subur, khususnya Muslim. Mark Stern menyebut hal ini krsisi demokrafik ‘perang sipil Eurabia’.
Tetapi, bagi sebagian penduduk Eropa yang lebih rasional, persoalan utamanya bukanlah kehadiran orang-orang Muslim. Tidak bisa dihindari mereka menjadi bagian dari pemerintahan Eropa, sebagai reaksi terhadap resesi tahun 1972-74, yang memperkenalkan kebijakan reunifikasi keluarga. Ini artinya, keluarga-keluarga dekat dari para migrant-kebanyakan mereka berasal dari dunia Muslim-bisa memulai hidup sebagai penduduk Eropa dan tanpa bisa dielakkan mereka naik ke level baru interaksi dan pendudukan.
Proses ini mengakibatkan orang-orang Muslim menjadi resmi bagian dari Eropa dalam dua sampai tiga dekade sebagaimana kita saksikan munculnya pusat atau representasi ‘institusional’ Muslim. Ini lalu diikuti oleh pola-pola yang bervariasi apakah sebagai hasil dari pembebanan negara seperti pada Conseil Francais du Culte Musulman di Prancis, yang secara legal dikenal sebagai konfederasi di antara banyak kelompok-kelompok independen seperti Comision Islamica de Espana di Spanyol atau payung yang lebih longgar seperti federasi pada Islamic Council Norway (bdk. Veit Bader, 2006).
Karena perbincangan serius tidak berpusat pada kehadiran orang-orang Muslim maka kita tinggal fokus pada partisipasi Muslim, yang dianggap problematis oleh banyak kalangan. Ruang dalam negara di mana Muslim bisa bergerak telah ditentukan. Para pemikir politik melihat masyarakat terdiri dari tiga elemen; public, pribadi, dan sipil.
Ruang publik secara umum diisi oleh negara dan karena itu tidak termasuk skup pembicaraan kita. Ruang pribadi diciptakan oleh bisnis komersial dan dan hal-hal individual lain yang berhubungan dengan kehidupan personal. Ruang terakhir-dikenal sebagai civil society-menempati area antara publik dan pribadi di mana pribadi individu mengikuti kecenderungan publik atau kebaikan bersama. Ruang ini dikuasai oleh aktor-aktor non-negara dan LSM termasuk lembaga-lembaga amal, kelompok-kelompok penekan, lobi-lobi, dan agen-agen pembangunan.
Ketika orang-orang Muslim tahu mereka di Eropa bukan peziarah tetapi sebagai penduduk, sebuah keputusan harus dibuat jika mereka sebagai pengikut atau pemimpin. Kita jelas tidak bisa berada keduanya. Jika kita memimpin yang lain dengan setting harus melalui ruang ketiga, civil society. Kini tampaknya -ketika kontribusi komunitas telah dewasa-pada sektor ini kita bisa merasakan pertumbuhan partisipasi orang-orang Muslim di Eropa. Adil jika kita namai keterlibatan ini sebagai kedewasaan karena ini berkembang dari kesatuan berbagai komunitas dari bermacam-macam negara dan berbagai dialek sekaligus beragam latar belakang sejarah dalam satu upaya yang berdasar pada identitas bersama, identitas Islam. Sekarang para penduduk Muslim menemukan suara mereka sebagai Muslim.
Sebenarnya ini kontras dengan keadaan sebelumnya di mana migran Muslim harus mengorganisasi diri mereka sendiri secara lokal dalam sebuah basis etnis dalam isu yang satu atau yang spesifik. Di London Timur, sebagai contoh, hal yang sama terjadi pada orang-orang Bengali, Pakistan, Somalia, Gujarat, Iran, Tamil dan lain-lain di mana mereka mempunyai masjid, toko pelayanan makam, klub anak muda sendiri, serta hubungan dengan dewan daerah untuk pendanaan semua tanpa kemiripan kontak atau kerjasama antara mereka. Gambar yang sama telah direplikasi di seluruh Eropa.
Masyarakat telah terpotong-potong, terpisah sepanjang batas ras dan suku. Tentu saja, organisasi ini masih eksis, dijalankan oleh migran gelombang pertama yang masih memimpikan ‘dunia lama’, tetapi keadaan berubah baru ketika bentuk identifikasi diri muncul. Lebih banyak orang melihat diri mereka sebagai bagian dari umat Muslim dulu lalu bagian dari negara. Muslim yang lebih muda juga mengakui bahwa dalam rangka mempengaruhi skala nasional, mereka harus mengatur secara nasional (bdk. Schwerzel, 2004).
Semakin banyak organisasi yang jangkauannya lebih luas daripada komunitas lokalnya serta memprofilkan diri sebagai Muslim, Islam menggantikan kekuatan nasionalisme dan etnis yang telah membusuk. Trend baru yang berkembang lebih vokal, mengerti media, memasuki wacana tentang masalah-masalah dalam masyarakat sipil (civil society) dan menampilkan keyakinan pada perdebatan besar terkini. Hal ini tidak mungkin lebih jelas daripada di media dan di Inggris dengan Islam Channel mungkin akan menjadi contoh perdana yang berhasil, lintas etnis, menasional dan organisasi multi-isu. Hal yang sama dapat dikatakan sebagai bisnis yang dengan bangga menampilkan mandat mereka sebagai usaha Muslim dan membawa nilai-nilai Islam ke pasar seperti Muslim Green Pages.
Dengan demikian usaha ini tampaknya akan mengikuti pemimpin yang lebih banyak dihuni para pesaing lainnya dalam pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu dengan mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan dari keputusan mereka daripada hanya keharusan untung. Namun usaha Muslim, kredit mereka, sebagian besar telah muncul untuk menghindari dugaan salah informasi atau salah urus dalam hal ini kontras dengan perusahaan-perusahaan seperti BP, Shell, Coca-Cola, Nestle atau McDonalds.
Namun masih ada juga beberapa organisasi yang bertujuan baik dalam menyatukan umat Islam dalam masyarakat madani (civil society) atau menampilkan identitas bisnis Islam yang kuat. Hasil langsungnya adalah bahwa semua masyarakat Muslim di Eropa Barat tidak dihinggapi duplikasi usaha yang sudah mengandung tantangan serius komunitas Muslim sebagaimana dilustrasikan oleh hampir setiap indikator kemungkinan.
Tidak syak lagi umat Islam yang paling besar kemungkinan untuk menderita kerugian sosial. Dugaan diskriminasi Islamophobic menguat dan statistik pengangguran, pendidikan dan harapan hidup tidak mendorong di tempat yang paling rendah. Muslims juga tampak telah gagal hingga kini untuk meyakinkan populasi non-muslim di antara penduduk yang tinggal bahwa Islam pada hakekatnya tidak terkait dengan tindakan ekstrimis dan kekerasan tetapi bagian dari jalan maju menuju hari yang lebih cerah.
Tindakan umat Islam sebagai Muslim dalam masyarakat madani dan identifikasi nilai-nilai Islam melalui perdagangan menyorot tumbuhnya persatuan dan jaminan diri dalam masyarakat dan ramalan masa depan di mana umat Islam dapat membangun platform yang stabil untuk tinggal di Eropa sebagai warga yang produktif dan jujur. Ini juga berarti umat Islam di Barat dapat melanjutkan ke garis besar visi yang unik dari cara hidup bagi orang lain untuk mengikuti. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita ingin menjadi pemimpin atau pengikut. Kami tidak dapat keduanya.
Hassan Choudhury
Sumber: http://islamworld.tv/819739-An-Islamic-Civil-Society-in-Europe.html

Iklan Mega-Prabowo 'Dicekal', Tim SBY Bantah Intervensi

Dear All, (lihat baca berita di bawah).

Anggota Tim Pemenangan SBY, Hatta Radjasa mungkin menjawab sambil makan rujak cingur. Untung gak kesedak. Kasihan de lo, Hatta! Asal ngomong.
Sebaiknya semua stasiun berlaku fair. Koq beda tipis dengan Iran.

INI BERITANYA:

Oleh Hery Winarno - detikPemilu: (Jakarta)

Beberapa stasiun televisi menolak menyiarkan salah satu seri iklan kampanye Mega-Prabowo. Tim pemenangan pasangan tersebut menuding ada intervensi pihak berkuasa di balik penolakan tersebut.

Tanpa harus menyebut nama, pihak berkuasa yang dimaksud adalah Presiden SBY. Kebetulan juga SBY juga merupakan kontestan Pilpres 2009 sehingga mudah dikaitkan dengan isu pelarangan tersebut.

Apakah memang SBY melalui jalur birokrasi menekan stasiun televisi untuk menolak iklan tersebut?

"Hahaha.... Tanya ke TV-nya, ada intervensi nggak? Zaman sekarang kok intervensi," jawab Hatta Rajasa, ketua tim pemenangan SBY-Boediono, di Bravo Media Centre (BMC) Jl Teuku Umar 51, Jakarta, Rabu (17/6/2009)..

Sekretaris Umum Tim Nasional Kampanye Pasangan Mega-Prabowo Fadli Zon mengatakan, semua stasiun televisi menolak menayangkan iklan tersebut. Kubu Mega-Prabowo pun curiga, penolakan itu karena ada intervensi kekuasaan agar stasiun TV tidak menayangkan iklan dimaksud.

Hanya Indosiar saja yang bersedia untuk menayangkannya. Alasannya materi iklan tersebut sudah mendapatkan status lolos sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor nasional.

wassalam, ex toto corde, Berthy B Rahawarin brahawarin@yahoo.com Quo res cumque cadunt, semper stat linea recta. (Apa pun yang terjadi, senantiasa berdiri di garis lurus.)

Siaran Pers JK-Wiranto - Soal Isu Perdamaian Aceh

From: Indra Jaya Piliang
Date: 17 June 2009 6:20:34 PM
Subject: Press Release JK-Wiranto, 17 Juni 2009

Press Release, 17 Juni 2009

Sistem Presidensial dan Isu Perdamaian Aceh

Belakangan ini kubu Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono secara intens memberikan sejumlah pendapat tentang isu perdamaian Aceh. Bagi mereka, isu perdamaian Aceh tidak berhak diklaim oleh Muhamad Jusuf Kalla, melainkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Pertimbangan mereka terasa rasional, yakni Indonesia menganut sistem presidensial.

Sehubungan dengan hal itu, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, sejarah mencatat bahwa peranan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam perdamaian Aceh sangat dominan. Catatan sejarah itu tidak akan mudah dihapuskan oleh aura persaingan politik, apalagi hanya sekadar proses politik pemilihan presiden dan wakil presiden 2009-2014. Untuk menunjukkan pengawasan yang ketat atas hasil-hasil perdamaian Helsinki, bahkan tim yang dibentuk oleh Muhammad Jusuf Kalla sudah memiliki organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak secara konsisten. Bukan hanya itu, bahkan kantor wakil presiden berupaya untuk memberikan lesson learned perdamaian Aceh kepada Srilanka dan Thailand. Kalau benar kubu Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa semua hal yang menyangkut perdamaian Aceh berada di bawah supervisinya, maka kami meminta mereka untuk membeberkan cetak biru perdamaian Aceh itu, sebagaimana yang ada pada pihak kami.

Kedua, tim kampanye Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan sembrono telah mengutip konstitusi dengan mengatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem presidensial. Kutipan itu tidak lengkap, sepotong-sepotong dan disinformatif. Yang benar adalah sistem presidensial di Indonesia berdasarkan sistem multipartai, bukan multipartai sederhana yang mengarah kepada dwi-partai sebagaimana terjadi di Amerika Serikat. Para anggota Tim Kampanye Nasional Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono terlalu mereferensikan konstitusi Indonesia dengan konstitusi Amerika Serikat. Keterbatasan pemahaman dan informasi yang mereka miliki akan berdampak luas kepada negara Republik Indonesia ke depan.

Ketiga, maka atas dasar itu, kami sampaikan kepada masyarakat luas bahwa posisi Susilo Bambang Yudhoyono selama menjadi presiden 2004-2009 hanyalah sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang memiliki kursi terbatas di parlemen. Keterbatasan itulah yang menyebabkan peranan Muhammad Jusuf Kalla menjadi penting, bukan saja dalam kapasitas sebagai Wakil Presiden, melainkan dan terlebih dulu sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagaimana diketahui bahwa Ketua DPR RI 2004-2009 berada di tangan Agung Laksono yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Semua hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di parlemen dan pemerintahan dijalankan secara berimbang oleh Muhammad Jusuf Kalla yang kursi legislatifnya lebih banyak dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pengabaian atas fakta itu menunjukkan kepanikan politik yang tidak berdasar sama sekali.

Keempat, fakta berikutnya yang diabaikan adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla dipilih secara berpasangan dalam pilpres 2004-2009. Sehingga, sangat tidak etis apabila prestasi pemerintahan diborong seluruhnya oleh Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat Indonesia bisa menilai berapa banyak klaim yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat atas prestasi pemerintah di eksekutif, bukan prestasi di legislatif. Prestasi di eksekutif hanya bisa diklaim untuk pilpres, bukan untuk pemilu legislatif. Karena Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto tidak mau lagi kecolongan, maka adalah faktual dan etis kalau proses perdamaian Aceh disampaikan secara apa adanya.

Demikianlah keterangan pers ini diberikan untuk menghindari disinformasi yang selama ini dilakukan oleh Tim Kampanye Nasional Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, guna diketahui oleh masyarakat seluas-luasnya. Muhammad Jusuf Kalla dengan keringatnya, bahkan dana pribadi, telah bekerja sebaik-baiknya secara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatny a dalam menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa ini. Demi keadilan politik, masyarakat berhak tahu apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Dr. Farid Husein telah menulis pengalamannya dalam proses perdamaian Aceh itu: “To See the Unseen : Kisah di balik damai di Aceh". Semua masyarakat tahu tentang kedekatan Muhammad Jusuf Kalla dengan dr. Farid Husein.

Namun secara keseluruhan, kami menghormati betul komitmen keberlangsungan jabatan Presiden dan Wakil Presiden sampai pada pelantikan presiden dan wakil presiden baru nantinya.

Untuk Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 17 Juni 2009

Indra Jaya Piliang

Juru Bicara dan Wakil Koordinator Bidang Pencitraan
Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto

Pilpres Iran yang Penuh Warna

Tanggal 12 Juni kemarin, warga Iran kembali memberi kejutan. Tak kurang dari 85% pemilih memberikan suaranya. Artinya, sekitar 40 juta orang dari 46 juta warga sudi mengantri berjam-jam untuk memberikan suara. Komisi Penyelenggara Pemilu sampai harus menambah tenggat penutupan TPS beberapa jam lagi, lantaran berjubelnya warga yang hendak berpartisipasi.

Tapi, bagi Prof. Mahdi Khourshad, kejutan yang sebenarnya bukan di situ. Lahirnya kepemimpinan generasi kedua revolusi yang menantang atau mengoreksi kepemimpinan generasi pertama—itulah kejutan terbesar. Dan tak seperti kebanyakan revolusi lain, regenerasi di Iran itu berlangsung mendebarkan melalui proses yang demokratis. Inilah salah satu dari sekian "keganjilan" revolusi Islam Iran yang barangkali belum ada bandingannya.

Seperti sudah kita ketahui, Mahmoud Ahmadinejad adalah presiden Iran pertama yang tidak termasuk dalam lingkaran dekat Imam Khomeini, sang pemimpin revolusi Islam Iran 1979. Dia datang nun jauh dari luar elit politik yang telah berkuasa sejak 1979 hingga 2004 silam. Dia tidak bermain dengan jargon kiri dan kanan, konservatif dan reformis, ulama dan intelektual. Dia bahkan secara khusus tidak disukai oleh sebagian besar keluarga Imam Khomeini yang memang bertalian darah dengan tokoh reformis Khatami. Pendeknya, dia adalah nobody di blantika perpolitikan Iran sebelum tahun 2003.

Tak heran apabila politisi-cum-milyuner-cum-ulama paling berpengaruh di Iran, Hashemi Rafsanjani, mengirim surat pada rekannya Raja Arab Saudi bahwa pemerintahan Ahmadinejad akan terguling dalam enam bulan. Rafsanjani mengirim surat itu sesaat setelah Ahmadinejad terpilih sebagai presiden tahun 2005. Kalkulasi politik Rafsanjani berdasar pada minimnya rekam jejak Ahmadinejad dalam politik, sehingga di puncak sana secara perlahan dan alamiah dia akan mengalami kemakzulan.

Tapi Rafsanjani keliru besar. Ahmadinejad memang tak mengenal dan tak mau akrab dengan elit. Selama kepemimpinannya, dia terus berkubang di tengah rakyat, menjejalkan diri di antara warga miskin dan menjadi presiden paling banyak mengunjungi desa-desa terpencil Iran.

Popularitasnya meroket seiring berjalannya waktu, lantaran model kepimpinan Ahmadinejad yang bersajaha, trengginas, cerdas, kerja keras dan sebagainya. Ciri-ciri inilah yang membuatnya menjadi sangat kontras dengan Rafsanjani, Khatami, Moussavi, Karroubi, Nateq Nuri dan sebagainya yang terkesan aristokratik.

Upaya rival-rival Ahmadinejad untuk membawa-bawa slogan kedekatan dengan Imam Khomeini sedikit berdampak. Keluarga Imam Khomeini yang secara terang-terangan mendukung Moussavi pun tak digubris oleh puluhan juta rakyat Iran. Seolah rakyat Iran bisa membedakan Khomeini dengan keluarga Khomeini—sebuah kemewahan rasional yang jarang dimiliki oleh rakyat-rakyat lain di dunia ketiga.

Kejutan lain dari pemilu kali ini adalah kehadiran saksi tiap-tiap kandidat di semua TPS. Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi kehadiran saksi-saksi tersebut untuk mengawasi proses pemungutan maupun penghitungan suara.

Kejutan lain yang tak kalah menariknya ialah penayangan program debat capres di televisi nasional. Debat capres yang berlangsung keras, sengit dan kontroversial itu setidaknya menyedot 40-an juta penonton. Malah, banyak yang memperkirakan bahwa debat antara Ahmadinejad dan Moussavi pada 2 Juni lalu menyedot 50 juta penonton.

Dalam debat terbuka itulah Ahmadinejad melancarkan serangannya terhadap Rafsanjani yang dianggap sebagai dalang di balik semua kandidat lain, terutama Moussavi. Ahmadinejad menuduh Rafsanjani sebagai dalang permainan politik elit yang korup, amoral, berpindah-pindah muka dari ultra konservatif menjadi ultra reformis dan sebagainya. Ahmadinejad menganggap bahwa permainan Rafsanjani dan Khatami itu tak menguntungkan rakyat dan merusak cita-cita revolusi Islam Iran.

"Untuk apa membawa-bawa kedekatan kalian dengan Imam Khomeini," serang Ahmadinejad pada Rafsanjani, Khatami dan Moussavi, "kalau tak satu pun ciri beliau ada pada kalian. Kedekatan kalian pada waktu itu tak berlaku saat ini, karena ukuran yang sebenarnya adalah apa yang terjadi hari ini."

Pilpres kali ini juga mengguncang relasi-relasi kekuasaan yang telah lama terjalin. Misalnya, relasi kubu Rafsanjani, Khatami dan keluarga Imam Khomeini dengan Khamenei di satu sisi dan relasi Rafsanjani dengan kelompok revolusioner di sisi lain. Saat Ahmadinejad menyerang keras Rafsanjani, Khatami, Nateq Nuri dan elit kekuasaan yang ditengarai dekat dengan Khamenei di depan publik, Rafsanjani menulis surat pada Khamenei. Dalam surat itu, Rafsanjani meminta Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran untuk menindak tegas dan menegur Ahmadinejad "demi terjaganya persatuan dan kedamaian".

Tapi Khamenei tak bergeming. Rafsanjani kemudian mendatangi Khamenei dua hari menjelang piplres. Selepas pertemuan itu, satusan ribu pesan singkat menyebar ke pelbagai lapisan masyarakat bahwa Khamenei menyesalkan sikap dan perilaku Ahmadinejad. Kubu Ahmadinejad berang. Permainan politik Rafsanjani, terutama langkahnya membawa Khamenei dalam kancah politik praktis, dianggap sebagai preseden yang sangat berbahaya.

Menanggapi gosip-gosip itu, setelah memasukkan suaranya di bilik, Khamenei mengadakan konferensi pers. Di situ dia mendustakan semua gosip yang beredar lewat sms itu. Dia juga meminta semua pihak waspada akan permainan politik yang licik dan merusak. Dia justru meminta semua warga memberikan suara berdasarkan pilihan bebasnya tanpa tekanan dari siapapun.

Keberhasilan Ahmadinejad memperoleh 24 dari 39 juta suara adalah pertanda babak baru dari cerita panjang revolusi Islam Iran. Barangkali inilah awal dari revolusi ketiga yang diusung Ahmadinejad 4 tahun silam—sebuah revolusi yang menjanjikan koreksi dan revisi. Pada pidato kemenangannya di hadapan ratusan ribu warga Teheran, Ahmadinjead berseru, "Kenapa kalian tidak senang saya menjadi presiden di Iran? Apakah karena saya orang miskin dan bertampang dusun? Buat saya, istana-istana kalian tidak lebih berharga daripada sehelai rambut jutaan orang miskin di negeri ini?"

Boleh jadi juga hasil pilpres itu menandakan high call rakyat Iran atas tawaran Presiden AS Barack Obama. Seperti terungkap dalam laporan utama Newsweek edisi Mei 09, bangsa Iran sejatinya adalah kaum saudagar (bazari) yang suka melakukan tawar menawar dalam posisi yang kuat.


diambil dari kiriman jurnalisme.yahoogroups.com

Khemakalyani Site: AGAMA BUDDHA DAN ILMU PENDIDIKAN

Khemakalyani Site: AGAMA BUDDHA DAN ILMU PENDIDIKAN

^: >pendidikan Hindu

^: >pendidikan Hindu

[STKIP] FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM: Mengembangkan Pemikiran - Zona Studi

[STKIP] FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM: Mengembangkan Pemikiran - Zona Studi

Saifudien DJ SH: RELASI AGAMA DAN NEGARA

Saifudien DJ SH: RELASI AGAMA DAN NEGARA

CARA MEMBURU BERITA

PENGANTAR

Globalisasi di segala bidang membuat dunia ini semakin kecil. Sebelum teknologi komunikasi dan informasi berkembang canggih seperti sekarang, jarak menjadi kendala seseorang untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Dunia seolah-olah tersekat oleh batas-batas negara, berita-berita yang terjadi di suatu negara hanya dapat dinikmati oleh masyarakat di negara tersebut, baik melalui media cetak maupun elektronik (TV dan radio).

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia itu sendiri dan tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan mereka, maka perubahan diberbagai bidang baik secara evolusiner maupun revolusioner tak dapat dihindari. Akibatnya seperti sekarang, kini semua telah berubah.Teknologi informasi dan komunikasi yang berhasil dikembangkan oleh pakar teknologi di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Perancis memudahkan masyarakat untuk mengakses segala informasi yang mereka perlukan melalui internet, serta berhubungan dengan sahabat, keluarga atau teman yang jaraknya jauh melalui komunikasi mengunakan media telepon kabel, handphone atau melalui e-mail menggunakan media internet.

Inilah fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita sakarang. Teknologi komunikasi dan Informasi yang canggih nampaknya menjadi agama baru mereka. Mereka rela berjam-jam mengakses informasi melalui internet, menjelejahi dunia maya yang sebelumnya tidak mereka bayangkan. Orang semakin mudah menikmati hiburan, maupun peristiwa yang terjadi di negara lain melalui televisi. Masyarakat akan semakin sadar informasi bahkan menganggap informasi sebagai kebutuhan pokok (basic need). Gagap informasi,
khususnya dikalangan akademisi, cendekiawan kampus, maupun mahasiswa dianggap merupakan hal yang memalukan dan tidak lazim.

Dalam konteks transformasi informasi di tanah air, menunjukkan bahwa kompetisi media massa semakin kompetitif. Inilah dampak globalisasi informasi dan teknologi tersebut. Gejala ini muncul sejak rezim Soeharto tumbang oleh gerakan mahasiswa pada 21 Mei 1998 lalu.

KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI

Dalam konstitusi kita, setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lesan maupun tulisan. Dalam pasal 19 Declaration of Human Rights (Freedom of communication, Freedom of information) tahun 1949 yang dikeluarkan PBB juga disebutkan bahwa kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).
Tidak ada seorangpun yang mampu menghalangi atau melarang seseorang/lembaga untuk berbicara dan mendapatkan informasi. Termasuk negara (state) juga tak punya hak untuk melarangnya. Meski demikian, ada saja pihak –pihak yang sengaja secara sistematis berusaha membungkam masyarakat agar mereka tuli (sengaja ditulikan) oleh informasi yang disajikan pers. ‘Peperangan’ antara pihak-pihak yang tidak menginginkan kebebasan bersuara dengan pihak-pihak yang menginginkan kebebasan nampaknya akan terus abadi hingga akhir jaman.

Apa yang disampaikan oleh Sekjen PBB Kofi Annan menguatkan sinyalemen terhadap pihak-pihak yang ingin membungkam kebebasan bersuara ini. Berikut kutipan pernyataan Kofi Annan dalam seminar bertema “The Media and Government in Search of Solutions” yang diselenggarakan pada 23 –24 Maret di Jakarta.

“Akan selalu ada pihak-pihak yang mempertanyakan nilai kebebasan berbicara di dalam masyarakat mereka sendiri. Yakni mereka yang memberikan alasan bahwa kebebasan berbicara itu akan mengganggu stabilitas dan membahayakan kemajuan. Mereka yang menganggap kebebasan berbicara sebagai bahaya dari luar dan bukannnya suatu pengungkapan setiap orang untuk mendapatkan kemerdekaan.

Yang selalu jelas tampak dalam argumen di atas ini adalah bahwa anggapan tersebut tidak pernah dianut oleh rakyat itu sendiri. Melainkan oleh pemerintahan dan sekali lagi saya tekankan oleh pemerintahan, tidak pernah alasan itu dikemukakan oleh mereka yang lemah melainkan oleh merka yang berkuasa. Tidak pernah disuarakan oleh mereka yang tidak pernah bersuara tetapi oleh mereka yang suara lantangnya bisa didengar.

Sebaiknya kita akhiri perdebatan ini untuk selama-lamanya atas satu-satunya ujian yang sudah terbukti yakni pilihan bagi setiap orang untuk mengetahui lebih banyak atau lebih sedikit, untuk didengar atau didiamkan saja. Untuk berdiri tegar atau untuk bertekuk lutut.” (Media dan Pemerintah : Mencari Jalan Keluar, 1999, Kantor Perwakilan Unesco Jakarta)

BERBURU INFORMASI YANG BENAR

Menjadi tugas setiap wartawan maupun pers mahasiswa untuk mencari berita yang benar. Berita yang benar adalah informasi yang sesuai dengan realitas yang terjadi. Tidak direkayasa atau dimanipulasi untuk kepentingan lembaga pers itu sendiri, wartawan, nara sumber atau pihak-pihak tertentu. Menyajikan berita yang penuh rekayasa jauh dari kebenaran berarti membohongi masyarakat.

Jika hal buruk ini dilakukan oleh insan pers yang sering dianggap sebagai agen perubahan, maka mereka ikut berdosa melakukan pembodohan terhadap masyarakat. Ingatlah bahwa pers merupakan sub sistem dari sistem kemasyarakat, pers tidak bisa hidup sendiri tanpa masyarakat. Ada sebuah pendapat menarik bahwa pers merupakan potret masyarakat. Jika pers buruk, membohongi masyarakat maka realitasnya yang terjadi dalam masyarakat akan demikian juga. Sebaliknya jika masyarakat baik maka pers pun juga akan baik.

Kebenaran (truth) hendaknya dijadikan pedoman bagi pelaku pers nasional maupun pers mahasiswa untuk mencari berita dan menyajikan berita yang benar. Meskipun dalam realitasnya banyak pelaku pers yang memperjualbelikan kebenaran berita dengan imbalan materi. Memang hal ini tak dapat dihindari karena orientasi pers telah berubah dari pers perjuangan yang memperjuangkan idelalismenya untuk kemerdekaan negara menjadi pers industri. Idealisme pers menjadi luntur karena yang diperjuangkan bukan semata-mata kepentingan rakyat namun kepentingan pemilik modal, kepentingan diri sendiri dan sumber-sumber berita yang suka melakukan konspirasi dengan wartawan untuk memanipulasi kebenaran.

Berita yang benar juga diartikan sebagai berita yang obyektif, tidak memihak. Dalam penulisan berita dikenal istilah cover both side artinyanya penulisan berita berimbang (obyektif) denga mengakomodasi kedua belah pihak yang terlibat dalam berita (peristiwa) itu. Memang sulit untuk menyajikan berita yang benar, obyektif dan cover both side, karena memerlukan banyak waktu dan energi. Misalnya, sulit menghubungi sumber berita dari pihak tergugat (dalam kasus hukum) atau pihak yang disinyalir/diduga melakukan kesalahan. Tapi itulah harga mahal yang harus ditebus oleh setiap insan pers jika ingin menyajikan berita yang benar kepada masyarakatnya.
Salah satu fungsi pers adalah mendidik masyarakat. Agar masyarakatnya pandai, rakyar cerdas, kritis maka berita yang disajikan juga harus bersifat mendidik, tidak membohongi. Didiklah rakyat dengan berita yang benar dan informasi yang benar.

Sudah banyak kasus yang dialami oleh wartawan dalam menegakkan kebenaran ini, misalnya Udin (wartawan Bernas) dianiaya hingga mengakibatkan kematiannya karena menulis berita yang kritis di Bantul (Kasus Penyunatan Dana IDT, Kasus Bupati 1 Milyar dan Rencana Pembuatan Kawasan Wisata ‘elit’ di Pantai Parangtritis), Di Aceh, Ibrahim Ahmad wartawan Serambi Indonesia pada 29 Juli 2000 dianiaya oleh seorang anggota Brimob saat meliput pemulangan 5.214 pengungsi Kecamatan Cok Girek (Aceh), di Jambi, Nurdin wartawan Serambi Indonesia dan Nawawi, juru kamera RCTI j pada 6 Mei 2000 jadi korban kekerasan polisi saat meliput aksi 500 mahasiswa yang menamakan Komite Mahasiswa Anti Kekerasan. Di Jakarta pada 15 Februari 2001, Yayus Yuswopriyanto wartawan foto detik.com dipukuli polisi dari Polsek Menteng saat meliput aksi demonstrasi sekitar 100 orang yang tergabung dalam kelompok Perjuangan Kedaulatan Rakyat dan Kesatuan di depan gedung perwakilan PBB, Jalan Tamrin. (Sumber : 100 Serangan Terhadap Wartawan, 2000 The Southeast Asian Press Aliance- Jakarta)

BAGAIMANA CARA MEMBURU SUMBER BERITA

Sebelum memburu berita, ada beberapa hal yang perlu ditanamkan kepada para jurnalis, pertama punya daya kritis yang tinggi, kedua belajarlah untuk menajamkan daya ingat anda, gairahkan inisiatif anda dan jadilah anjing penjaga (watcdog) yang baik. Jurnalis perlu memiliki sikap tidak mudah menyerah, jangan mudah percaya dengan omongan orang lain tetapi buktikan dan ujilah omongan itu. Sikap suka melakukan check and rechecking adalah sikap yang baik yang perlu dipertahankan. Jika anda belum yakin tentang suatu kebenaran berita maka jangan ragu-ragu untuk melakukan rechecking terhadap berita atau masalah itu.

Daya ingat yang tajam akan memperkecil anda melakukan kesalahan dalam menuliskan kutipan omongan nara sumber, atau melakuka follow-up terhadap suatu masalah. Inisitif yang kering akan terasa menjemukan, pembaca suka dengan hal-hal yang baru, berita yang ditulis dengan gaya penulisan yang baku terasa kering. Cobalah dengan menggunakan gaya penulisan yang baru, tidak menggurui, mendikte atau mereka-reka. Pers mengemban fungsi sebagai kontrol sosial yang sering diterjemahkan dengan istilah watchdog (anjing penjaga). Artinya sebagai lembaga kontrol sosial maka, suarakan berita-berita yang obyektif dan kritis. Kritis dan obyektif tidak berarti selalu membela pada penguasa atau rakyat, tetapi menuliskan realitas sosial secara obyektif dan korektif.

Sumber berita atau nara sumber adalah orang/lembaga/institusi yang menjadi sumber informasi atau sasaran pemberitaan reporter. Atau setidaknya dia terlibat di dalam mata rantai pemberitaan. Berita tanpa sumber, tidak bisa dipertanggungwabkan kebenarannya. Dan bisa jadi belum bisa disebut berita, karena informasi yang tidak jelas lebih dikenal dengan desas-desus, isu atau kabar burung. Untuk menjelaskan bahwa informasi itu reporter/jurnalis mencari sumber berita.

Jurnalis lazimnya menyamakan sumber berita dengan orang/instansi/lembaga yang lerlibat atau menjadi sasaran pemberitaan. Sebuah berita pastilah ada sumbernya. Perhatikan lberita yang dimuat di Harian Kompas, edisi Rabu 18 April 2001.
Operasi Preman Dianggarkan Rp 12 Milyar
Jakarta, Kompas

Memasuki hari kedua operasi pemberantasan preman di Jakarta, Selasa (17/4), belum ada langkah konkret, baik konsep maupun pelaksanaannya. Bahkan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta melalui Pusat Pengendalian Ketegangan Sosial (Pusdalgangos) DKI dan Tim Gabungan Opreasi Preman tidak mampu menyajikan hasil operasi preman yang diusulkan berbiaya Rp 12 Milyar.

“Sampai siang ini belum ada laporan dari Pusdalgangos mengenai hasil operasi kemarin (Senin),” kata Kepala Biro Humas Pemda DKI, Muhayat, Selasa siang.
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Irjen (Pol) Mulyono Sulaiman juga mengatakan, pihak kepolisian belum melakukan penangkapan preman pada pekan ini. …
Mencermati berita di atas, siapa sumber beritanya? Dari potongan berita itu, sumber berita jelas yakni Kepala Biro Humas Pemda DKI, Muhayat dan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Mulyono Sulaiman.

Yang menarik bukan membahas sumber berita di atas tetapi, bagaimana cara memburu sumber berita sehingga sukses dan berita yang kita tulis menjadi lebih lengkap dan komprehensif?

Sebelum memburu sumber berita, tentukan dulu angle berita yang hendak anda tulis, bikin catatan kecil (seperti TOR liputan) untuk menentukan materi wawancara, item-item yang hendak ditanyakan, siapa sumber berita yang tepat untuk diwawancarai, tempat sumber berita biasa ada dan siapa cadangan jika sumber berita yang inti gagal diwawancarai.

Catatan kecil semacam TOR liputan ini sangat membantu jurnalis saat turun ke lapangan mengejar berita. Kenapa penting? Karena memudahkan pekerjaan jurnalis. Ia tidak bingung mencari atau menemui sumber berita, tidak gugup saat wawancara dengan sumber berita karena tidak menyiapkan bahan wawancara dan mempermudah menuliskan berita karena sudah menyiapkan angle (sudut penulisan berita).

Jika langkah ini anda abaikan anda akan semakin kesulitan untuk mencari sumber berita yang tepat untuk bahan berita anda.

Ada baiknya anda mengenali dulu sumber berita yang hendak anda wawancarai. Jangan sampai saat sumber berita itu di depan anda, anda cuek karena tidak tahu bahwa itu sumber berita yang hendak anda cari. Jika ini terjadi akan memalukan dan anda di cap wartawan yang kuper karena memang kurang pergaulan. Jika hal buruk ini anda teruskan, jangan harap menjadi wartawan yang handal dan punya karier jurnalistik yang bagus. Atau mendingan anda ke luar dari profesi anda karena tidak cocok anda berada pada lingkungan jurnalis yang seharusnya bekerja profesional.

Jika anda terpaksa tidak bisa menemui sumber berita secara langsung, karena mungkin sumber berita yang anda buru tidak punya waktu untuk anda wawancarai. Kalau terpaksa terjadi seperti itu, buatlah janji wawancara dengan dia melalui telpon atau datang langsung. Tepat dengan janji yang anda buat, karena begitu anda terlambat atau tidak datang anda tidak akan dipercaya lagi oleh sumber berita. Sekali lagi susunlah pertanyaan yang hendak anda ajukan kepada sumber berita, pelajari lagi dan kondisikan anda menguasai bahan yang hendak anda tanyakan. Kalau tidak tahu atau kurang paham dengan penjelasan sumber berita, jangan segan bertanya. Ini agar saat anda menuliskan berita, tidak salah persepsi. Persiapkan peralatan wawancara seperti tape recorder, baterai, kaset rekam, pulpen dan buku catatan.

Jika anda telah mengenal sumber berita anda, bangunlah hubungan personal dengan baik, namun jangan terlalu dekat. Ingat jika terlalu dekat dengan sumber berita jika ada masalah yang menyangkut sumber berita anda atau lembaga sumber tersebut, anda tidak bisa menuliskan berita secara kritis.

Jangan mudah putus asa jika gagal menemui sumber berita. Bersemangatlah, misalnya jika sumber berita tidak punya waktu wawancara, cobalah merayu dengan bahasa yang baik. “Kalau tidak bisa wawancara di sini, boleh saya wawancara di mobil dinas Bapak, sambil menemani Bapak ke lokasi kebakaran?” Merayu dengan bahasa baik juga diperlukan untuk menarik hati sumber berita. Namun jika sumber menolak, jangan memaksa. Belajarlah dari pengalaman wartawan senior yang telah sukses mewawancarai sumber-sumber berita yang sulit ditembus oleh para jurnalis

Gelombang Baru Neo-Liberalisme

Salam Pemuda !!!

Halusnya dan semakin sistematisnya pola penindasan rakyat hari ini semakin menuntut kita untuk dapat lebih mencerdasi penyelenggaraan struktur penindasan modal dan Negara yang tengah berlangsung semakin efektif hingga detik ini. Gagalnya transisi demokrasi paska Reformasi 98, ternyata juga berimplikasi terhadap memburuknya kenyataan mode produksi sosial ekonomi rakyat Indonesia. Meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, PHK massal ternyata malah dijawab dengan fenomena tingginya praktek-praktek liberalisasi, privatisasi dan deregulasi di semua sektor yang justru malah diamini oleh sekian instrumen kebijakan legal dari pemerintahan pusat sampai daerah hanya demi kepentingan segelintir kapitalis birokratik dan kepentingan ekspansi modal internasional di Indonesia. Ironisnya, kini dengan slogan pertumbuhan perekonomian Indonesia, pemerintah secara terang-terangan dan percaya diri justru mengundang investasi asing sebanyak-banyaknya masuk dan di sisi lain semakin memarjinalkan sektor kerakyatan serta menafikkan hak-hak warga negaranya sendiri.

Gagalnya Neoliberalisme untuk mewujudkan kesejahteraan dunia, semakin terlihat dengan rapuhnya perekonomian Amerika Serikat paska terjadinya Krisis Finansial yang berujung kemudian pada krisis global yang melanda negara-negara di belahan dunia lainnya. Gulung tikarnya beberapa perusahaan besar di AS secara otomatis melahirkan PHK massal di negara adidaya itu. Optimisme masyarakat AS dengan terpilihnya Obama sebagai Presiden AS ternyata justru mendorong konsolidasi negara-negara maju yang tergabung dalam G20 untuk mereformasi dan lebih memaksimalkan kembali peranan Bank Dunia, IMF dan ADB. Tragisnya, seharusnya destabilisasi perekonomian negara-negara maju ini bisa dijadikan momentum kebangkitan nasional guna merenegosiasi tatanan ekonomi kapitalistik yang menghisap sumber daya nasional sampai detik ini, namun yang terjadi Presiden SBY malah menyambut gembira ketika diundang sebagai peserta Pertemuan G20 di London guna memastikan adanya komitmen penjadwalan hutang baru bagi Indonesia. Dan posisi ketergantungan republik ini terhadap bantuan hutang luar negri semakin ditegaskan kembali dengan adanya Konferensi Tingkat Tinggi ADB di Nusa Dua Bali pada bulan mei yang lalu.

Sedari awal, kepentingan dan kebutuhan nasional juga tidak pernah dijadikan acuan bagi pemerintah selaku penyelenggara negara untuk membebaskan rakyat dari krisis yang tak kunjung reda ini. Pemerintah semakin menggambarkan posisinya sebagai institusi penjaga keberlangsungan modal dan semakin menjauhkan dirinya dari rakyat.
Belum lagi, pesta demokrasi pada Pemilu Legislatif yang lalu jelas-jelas memperlihatkan bobroknya sistem demokrasi di Negara ini. Demokrasi yang dijalankan saat ini terbukti hanya digunakan untuk mengakomodasi kepentingan elit semata karena demokrai yang berjalan sesungguhnya adalah demokrasi prosedural yang tidak berpijak kepada kepentingan rakyat banyak dan lebih ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi segelintir orang (baca: oligarkisme negara). Persekongkolan negara dengan modal (koorporatisme negara) hanya akan memperpanjang cerita penindasan—penghisapan di Negeri ini.

Tragisnya, tanpa ada rasa malu, justru semua kandidat CAPRES dan CAWAPRES yang akan bermain pada Pilpers 2009 ini, masih berani mengatakan bahwa mereka anti terhadap neoliberalisme. Di tengah situasi yang anti rakyat dan ahistoris seperti ini, banyak kaum pergerakan justru tertidur dan mengalami degradasi yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan tidak sedikit dari kaum pergerakan yang justru masuk dalam politik kekuasaan yang tidak berpijak pada kepentingan rakyat dan cita-cita pembebasan akan tetapi memakainya sebagai alat untuk masuk dalam jajaran kekuasaan. Hal ini jelas merupakan preseden buruk bagi perjuangan demokrasi rakyat. Sebagai golongan pembebas yang tidak mau terjebak dalam kondisi macam ini, Posisi Pergerekan dituntut untuk meneguhkan kepemimpinannya dalam perjuangan pembebasan hak-hak dasar rakyat yang selama ini menjadi korban dari bobroknya sistem di Republik ini.